HANOI,METROSELEBES.COM—Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Teknologi dan Komunikasi telah memerintahkan penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir akses terhadap aplikasi pesan instan Telegram.
Baca Juga: Krisis Kemanusiaan di Gaza Memburuk: Bantuan Terhambat, Enam Penjaga Tewas dalam Serangan Udara
Langkah ini diambil setelah Telegram dianggap tidak kooperatif dalam menanggapi permintaan pemerintah terkait penyelidikan terhadap dugaan tindak kejahatan yang dilakukan melalui platform tersebut. Seperti dikutip dari Reuters, Jumat (23/05/2025).
Dalam sebuah dokumen tertanggal 21 Mei yang ditandatangani oleh wakil kepala Departemen Telekomunikasi, disebutkan bahwa perusahaan telekomunikasi diminta untuk segera mengambil tindakan pemblokiran dan melaporkannya kembali kepada kementerian paling lambat 2 Juni.
Baca Juga: Setelah Dua Tahun Ditekan, Akio Toyoda Kini Didukung untuk Tetap Pimpin Toyota
Dokumen tersebut menyatakan bahwa tindakan ini diambil atas permintaan dari Departemen Keamanan Siber, menyusul laporan kepolisian yang menyebutkan bahwa 68% dari 9.600 saluran dan grup Telegram di Vietnam melanggar hukum.
Dugaan pelanggaran itu mencakup penipuan, peredaran narkoba, serta aktivitas yang diduga terkait dengan terorisme. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan grup-grup besar berisi puluhan ribu anggota yang disebut menyebarkan dokumen-dokumen anti-pemerintah, yang dibuat oleh pihak oposisi dan kelompok reaksi.
Telegram merespons dengan mengatakan bahwa mereka terkejut atas keputusan tersebut. Seorang perwakilan Telegram kepada Reuters menyatakan, “Kami telah menanggapi permintaan hukum dari pemerintah Vietnam secara tepat waktu.
Baca Juga: Apakah Komunitas Yahudi Masih Aman di Jantung Ibu Kota AS?
Pagi ini kami menerima pemberitahuan resmi dari Otoritas Komunikasi terkait prosedur notifikasi layanan berdasarkan regulasi telekomunikasi baru. Batas waktu untuk merespons adalah 27 Mei, dan kami sedang memproses permintaan tersebut.”