Jika Musk secara pribadi terlibat dalam keputusan penggunaan Grok, ia bisa melanggar hukum pidana konflik kepentingan, kata Richard Painter, mantan penasihat etika Gedung Putih. “Ini menimbulkan kesan bahwa DOGE mendorong penggunaan perangkat lunak demi keuntungan Musk, bukan demi kepentingan publik.”
Baca Juga: Desakan PBB: TotalEnergies Diminta Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran HAM di Proyek Minyak Afrika Timur
Meski Musk mengumumkan akan mengurangi perannya dalam DOGE, timnya tetap melanjutkan ekspansi teknologi di dalam pemerintahan — termasuk penggunaan AI dalam pembersihan birokrasi dari "pemborosan dan penyalahgunaan".
Apakah kecanggihan Grok benar-benar membawa efisiensi, atau justru membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan digital? Jawabannya kini menjadi pertanyaan besar di jantung birokrasi Washington.