CEO Promedia Wanti-wanti Torasera Jadi Ladang Rente, Pemerintah Diminta Cegah Broker Berkedok Koperasi

Inti berita:

• Transparansi penunjukan pengelola dan pemasok Torasera menjadi sorotan.

• Pemerintah didorong memperkuat pengawasan demi cegah rente baru.

• Program Koperasi Merah Putih semestinya menguntungkan anggota dan warga.

METROSELEBES.com, JAKARTA — Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menyimpan peluang besar untuk memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok. Namun, di balik ambisi tersebut, muncul peringatan agar pembentukan Toko Rakyat Serba Ada (Torasera) tidak menjadi pintu masuk praktik percaloan dan perebutan akses ekonomi oleh segelintir pihak.

CEO Promedia Group Agus Sulistriyono meminta pemerintah mengantisipasi potensi penyimpangan sejak tahap awal pembentukan Torasera. Ia menilai, transparansi menjadi faktor penting karena program tersebut melibatkan jaringan distribusi yang luas dan memiliki nilai ekonomi signifikan.

“Saya mendukung penuh program Presiden Prabowo ini. Tetapi justru karena skalanya sangat besar, pemerintah harus mengantisipasi potensi penyimpangan sejak awal. Salah satu titik paling krusial menurut saya adalah Torasera,” ujar Agus.

Baca juga: 12 Dosen Administrasi Publik Unhas Raih Sertifikasi Asesor Nasional, Alumni Dibidik Siap Kerja 

Kekhawatiran itu berkaitan dengan posisi Torasera yang diproyeksikan menjadi pusat distribusi sekaligus agregator barang untuk melayani sekitar 100–150 koperasi desa. Dengan fungsi tersebut, mekanisme penunjukan pengelola, pemilihan pemasok, penetapan harga, hingga pembagian margin menjadi aspek yang perlu diawasi secara terbuka.

“Bayangkan nilai ekonominya. Siapa yang mendapatkan hak mengelola Torasera? Siapa yang menentukan pemasok? Siapa yang mengatur harga dan margin? Kalau mekanismenya tidak transparan, ini bisa menjadi rebutan banyak kepentingan,” tegasnya. Ia mengingatkan, pemerintah perlu belajar dari polemik penentuan titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski persoalan dan mekanisme kedua program tersebut tidak sepenuhnya sama.

Baca juga: Jejak DNA Jadi Kunci Riset Ikan Danau Matano, Ilmuwan Unhas Bawa Kajian Sulsel ke Eropa 

Agus juga mengingatkan kemungkinan munculnya pihak yang mengaku memiliki akses khusus untuk mengamankan pengelolaan Torasera atau menawarkan peluang menjadi pemasok dengan imbalan tertentu. Risiko tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi karena jaringan koperasi direncanakan ikut menyalurkan komoditas strategis, seperti beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan kebutuhan pokok masyarakat.

Baca juga: Usai CELIOS Muncul SMRC Oktober 2026, Dedi Mulyadi Ungguli Prabowo dengan Selisih 25,7 Poin