Ketika Wartawan Disebut Nyawa Negara, Pers Lokal Masih Berjuang Bertahan Hidup

Inti berita:

• Pernyataan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan tentang pentingnya wartawan diapresiasi.

• Dorongan agar pemerintah memberi perhatian nyata terhadap kesejahteraan, kompetensi, dan keberlangsungan media lokal.

METROSELEBES.com, JAKARTA - Satu kalimat dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membuka kembali pembicaraan tentang posisi pers dalam kehidupan bernegara. “Wartawan itu nyawanya negara ini,” kata Syahganda setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin lembaga tersebut.

Pernyataan itu mendapat apresiasi dari CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono. Menurutnya, ungkapan tersebut memiliki makna penting karena disampaikan pejabat yang berada di posisi strategis dalam komunikasi pemerintah. Namun, ia menilai penghargaan terhadap wartawan seharusnya tidak berhenti pada pengakuan terhadap peran pers, tetapi juga menyentuh kondisi kesejahteraan para pekerja media.

Di lapangan, persoalan ekonomi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi industri pers. Agus menyebut jumlah wartawan di Indonesia diperkirakan mencapai 200 ribu hingga 300 ribu orang yang bekerja di puluhan ribu media, meski angka pastinya sulit dipastikan. Tekanan bisnis media dalam beberapa tahun terakhir juga disebut telah berkontribusi terhadap pemutusan hubungan kerja di sejumlah perusahaan media.

Bagi wartawan di daerah, persoalannya bisa menjadi lebih kompleks. Kemudahan teknologi membuat siapa pun relatif lebih mudah membangun media baru, tetapi keberlanjutan bisnisnya tidak otomatis mengikuti. Banyak media lokal beroperasi dengan sumber daya terbatas, sementara sebagian wartawan masih menghadapi persoalan pendapatan yang menurut Agus bahkan berada di bawah standar upah minimum daerah.

Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan keberadaan pers sebagai saluran komunikasi sekaligus ruang untuk menerima kritik dan aspirasi masyarakat. Pers tidak hanya berfungsi menyampaikan program pembangunan, tetapi juga melakukan verifikasi informasi, mengawasi kebijakan, dan membawa persoalan dari lapangan ke ruang publik. Karena itu, hubungan pemerintah dan media idealnya tidak semata dibangun melalui kebutuhan publikasi, tetapi juga melalui komunikasi yang terbuka dan setara.

Agus mengusulkan agar Bakom membuka forum dialog secara rutin dengan wartawan, media lokal serta organisasi pers, termasuk kelompok-kelompok yang belum tercatat sebagai konstituen Dewan Pers. Ia juga mendorong adanya program peningkatan kompetensi, transformasi digital dan perluasan akses komunikasi pemerintah bagi media di kabupaten dan kota. Usulan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas pers tidak hanya ditentukan oleh kemampuan jurnalistik, tetapi juga oleh kondisi ekosistem yang menopang keberlangsungan media.

Pernyataan Syahganda tentang wartawan sebagai “nyawa negara” pada akhirnya membawa pembahasan pada dua kepentingan yang saling berkaitan: pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan informasi dan mendengar suara masyarakat, sementara wartawan membutuhkan ekosistem pers yang sehat agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara profesional. “Menjaga wartawan berarti menjaga kualitas informasi, menjaga demokrasi, dan pada akhirnya menjaga Indonesia,” ujar Agus. (*)