Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya membangun sistem transparansi anggaran partai guna menekan potensi korupsi politik.
Hal senada disampaikan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch), yang menyebut bahwa kenaikan dana parpol bisa jadi solusi untuk menekan praktik gratifikasi atau mahar politik jika disertai mekanisme pengawasan yang ketat dan independen.
Namun, ICW mengingatkan bahwa langkah ini juga bisa menjadi blunder bila tidak dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Dengan demikian, sorotan terhadap rencana kenaikan dana parpol ini bukan hanya soal nominal, tapi juga soal keberpihakan pada kepentingan publik dan reformasi sistem politik nasional.
Baca Juga: Profil Xabi Alonso, Dari Maestro Lapangan Tengah Jadi Nahkoda Baru Real Madrid
DPR diminta konsisten menjaga amanat rakyat dengan mengutamakan kesejahteraan dalam setiap kebijakan anggaran.***