KAHMI Sulsel Uji Gagasan Masa Depan Daerah, Federalisme hingga Otonomi Khusus Jadi Perdebatan

Baca juga: Bukan Sekadar Konten, Program Anwar Hafid Tuai Respons Positif Netizen: "Aku Salah Satunya yang Terima Beasiswa"

Perdebatan juga ditarik ke persoalan demokrasi lokal. Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyoroti mahalnya biaya kontestasi politik yang menurutnya ikut berkaitan dengan banyaknya kepala daerah dan pejabat eksekutif tersandung perkara hukum. Ia menyebut biaya pencalonan kepala daerah dapat mencapai sekitar Rp25 miliar hingga Rp27 miliar.

Di sisi lain, Hasbullah mendorong kader HMI tidak menjauh dari politik karena partai politik tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam memperjuangkan gagasan dan menentukan arah kebijakan publik.

Sejarah Sulawesi kemudian menjadi lapisan lain dalam diskusi. Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie mengangkat kembali proses bergabungnya kerajaan-kerajaan di Sulawesi ke dalam NKRI setelah Proklamasi 1945 dan mengaitkannya dengan posisi daerah hari ini.

Baca juga: Demo di Kantor PLN Sulselrabar Memanas, Mahasiswa Desak GM Dicopot karena Pemadaman Bergilir 

Pandangan itu mendapat koreksi dari politisi senior Armin Mustamin Toputiri yang menyebut keputusan bergabung tersebut memiliki konteks dan kesepakatan mengenai otonomi. Perbedaan pandangan juga muncul soal istilah “Hari Perlawanan Rakyat Luwu”, yang oleh Armin dinilai lebih tepat disebut sebagai “perjuangan”.

Forum yang dibuka Direktur LPMD MW KAHMI Sulsel Asri Tadda dan ditutup Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel Ir Hj Fadriaty Asmaun MM itu tidak melahirkan satu garis sikap mengenai federalisme maupun otonomi khusus.

Baca juga: 800 Ketamin Diselundupkan lewat Laut, Polisi Bongkar Jejak Kapal dari MV King Sun hingga kini 1

Sebagian peserta tetap menegaskan NKRI sebagai pilihan final, sementara lainnya mendorong penguatan otonomi hingga gagasan federasi. Tokoh asal Luwu Raya Dr dr Bachtiar Baso mengingatkan agar perdebatan tersebut tidak berhenti sebagai wacana. “Jangan hanya diskusi. Harus ada aksi, tindak lanjut,” katanya. KAHMI Sulsel pun menyiapkan tindak lanjut berupa policy brief, rekomendasi kebijakan reformasi desentralisasi, naskah akademik, dan diskusi lanjutan.

Mengingat banyaknya gagasan, KAHMI Sulsel pun menyiapkan tindak lanjut berupa policy brief, rekomendasi kebijakan reformasi desentralisasi, naskah akademik, dan diskusi lanjutan. Pada akhirnya, forum KAHMI Sulsel tidak menghasilkan satu kesimpulan tunggal. Perbedaan pandangan soal otonomi, federalisme, dan relasi pusat-daerah justru menjadi pijakan dalam dinamika intelektual kebangsaan.

(Fir/Ade)