Ribuan Calon Siswa SMA Negeri di Sulsel Terancam Tak Kebagian Bangku, DPRD Jemput Solusi ke Kemendikbud

Inti berita:

• Komisi E DPRD Sulsel berkonsultasi ke Kemendikbud untuk memperjuangkan penambahan kuota SMA/SMK Negeri sebagai solusi bagi ribuan calon siswa yang belum tertampung dalam pelaksanaan SPMB 2026.

MetroSelebes.com, MAKASSAR - Ribuan anak di Sulawesi Selatan (Sulsel) terancam putus sekolah. Mereka yang baru lulus SMP pada 2026, sebagian belum tertampung di berbagai SMA yang tersebar di wilayah Sulsel. Di tengah harapan ribuan keluarga agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri, keterbatasan daya tampung SMA/SMK Negeri masih menjadi tantangan serius. Kondisi tersebut mendorong Komisi E DPRD Sulsel turun langsung ke Jakarta untuk mencari solusi melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi E DPRD Sulsel pada Senin (20/7/2026) tersebut difokuskan pada pembahasan usulan penambahan kuota penerimaan siswa SMA Negeri. Langkah ini diambil setelah evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menunjukkan masih banyak calon peserta didik yang belum memperoleh kursi di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung.

Baca juga: Taklukkan Ganda Putra Nomor 1 Dunia, Fajar/Fikri Juara Japan Open 2026 dan Kantongi Rp1,26 Miliar 

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, mengatakan pihaknya membawa data lengkap calon siswa yang belum tertampung sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah pusat. Menurutnya, data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam mencari solusi agar para siswa tetap memperoleh hak atas pendidikan.

"Kami meminta data by name by address anak-anak yang belum mendapatkan kuota di SMA maupun SMK negeri. Data itu kami bawa ke Kementerian Pendidikan untuk meminta solusi bagi anak-anak Sulawesi Selatan yang sampai hari ini belum bersekolah," ujar Andi Tenri Indah.

Baca juga: Sengketa Aset Pemprov Sulsel Tak Kunjung Tuntas, DPRD Turun Tangan Kejar Kepastian Hukum 

Di sisi lain, banyak orang tua siswa mengaku khawatir apabila anak mereka harus bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Selain mempertimbangkan kualitas dan lokasi sekolah, faktor biaya pendidikan menjadi salah satu alasan utama mereka berharap anak-anak dapat diterima di sekolah negeri.

Melalui konsultasi tersebut, DPRD Sulsel mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan sejumlah alternatif kebijakan. Salah satu opsi yang diusulkan adalah memberikan dispensasi penambahan kapasitas rombongan belajar, sehingga jumlah siswa dalam satu kelas dapat ditingkatkan hingga maksimal 40 orang apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Salah Paham Berujung Bentrok, Konstatering Lahan di Manggala Diwarnai Blokade Jalan dan Gas Air Mata 

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kemendikbud terkait usulan tersebut. Hasil koordinasi masih dalam proses pembahasan dan nantinya akan disinkronkan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebelum ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.

Dengan masih berlangsungnya proses konsultasi, DPRD Sulsel berharap solusi yang dihasilkan tetap memperhatikan kualitas layanan pendidikan sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi calon siswa yang belum mendapatkan bangku di SMA Negeri. Pemerintah pusat pun diharapkan dapat memberikan keputusan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat Sulawesi Selatan secara proporsional. (*)