Datangi DPD PDI Perjuangan Sulsel, APR Lutim Soroti Kinerja Ketua DPRD soal Konflik Laoli

Inti berita:

• APR Lutim mendesak DPD PDI Perjuangan Sulsel mengevaluasi Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, karena dinilai belum optimal mengawal penyelesaian konflik agraria Laoli.

METROSELEBES.com, MAKASSAR – Persoalan konflik agraria di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur, kembali bergulir ke Makassar. Kali ini, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat Luwu Timur (APR Lutim) mendatangi Kantor DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan di Jalan Gunung Bawakaraeng, Rabu (5/8/2026) siang, untuk menyampaikan tuntutan evaluasi terhadap Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte.

Di hadapan Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sulsel, Husain Djuanid, APR Lutim menyampaikan sejumlah catatan terkait penanganan konflik Laoli. Juru Bicara APR Lutim, Anugrah, mengatakan sorotan mereka bukan ditujukan kepada Ober Datte secara pribadi, melainkan terhadap kapasitas kepemimpinan DPRD Luwu Timur dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan penyelesaian persoalan masyarakat.

Baca juga: Febrie Melawan! Resmi Ajukan 2 Praperadilan, Kejagung dan Polri Digugat 

Menurut Anugrah, warga yang terdampak konflik telah berulang kali menggunakan jalur formal untuk mencari penyelesaian. Mulai dari menyampaikan aspirasi ke DPRD Luwu Timur dan pemerintah daerah, mengikuti Rapat Dengar Pendapat di DPRD Sulsel, menempuh langkah hukum, hingga menyampaikan laporan kepada Komnas HAM. Namun, APR Lutim menilai rangkaian upaya tersebut belum memperlihatkan pengawasan legislatif yang maksimal terhadap persoalan Laoli.

Salah satu hal yang kembali dipersoalkan adalah komitmen DPRD Luwu Timur pada aksi masyarakat 20 Oktober 2025 lalu. Saat itu, disebutkan adanya kesepakatan untuk melakukan audit investigatif terkait status lahan kompensasi PLTA Karebbe yang menjadi bagian dari polemik. APR Lutim mempertanyakan perkembangan komitmen tersebut karena hingga kini, menurut mereka, belum ada penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai proses maupun hasil audit yang dijanjikan.

Baca juga: HUT ke-1866 Dewa Kwan Kong, Jejak Panjang Tradisi Tionghoa dan Toleransi di Makassar 

“Yang kami pertanyakan adalah tindak lanjut dari komitmen yang pernah disampaikan DPRD sendiri. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana audit investigatif itu berjalan dan apa hasilnya,” kata Anugrah. Ia menilai transparansi DPRD diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian sekaligus mencegah persoalan Laoli terus berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Atas dasar itu, APR Lutim meminta DPD PDI Perjuangan Sulsel mengevaluasi posisi Ober Datte sebagai Ketua DPRD Luwu Timur. Selain itu, mereka mendesak DPRD membuka perkembangan audit investigatif kepada publik, memperkuat mekanisme pengawasan penyelesaian konflik Laoli, serta mengawal rekomendasi Komnas HAM. APR Lutim menegaskan tuntutan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi, tetapi justru mendorong kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang lebih dipercaya masyarakat.

Baca juga: Rekaman Demo Lama Dikemas Jadi Ancaman Aksi Jelang 17 Agustus, Polisi Tangkap Pemilik Akun TikTok 

Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai. Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPD PDI Perjuangan Sulsel belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai tuntutan evaluasi yang diajukan APR Lutim. Sementara itu, APR Lutim menyatakan akan terus mengawal perkembangan konflik Laoli dan meminta seluruh proses penyelesaiannya dilakukan secara transparan serta melibatkan masyarakat terdampak. (*)

(Ade/Man)