Kementerian Pariwisata dan Pemkab Manggarai Barat Perkuat Tata Kelola Wisatawan di Labuan Bajo

LABUAN BAJO, METROSELEBES.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pengunjung di destinasi super prioritas Labuan Bajo.

Hal ini dibahas dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Zasgo Hotel, Labuan Bajo, pada Sabtu (5/7/2025) siang.

FGD bertajuk “Penguatan Tata Kelola Pengunjung di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo” ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan guna menyusun strategi manajemen pengunjung sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pariwisata inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas premium.

Baca Juga: Menteri Pariwisata Tanamkan Spirit Bangga Melayani Bangsa kepada 285 CPNS Baru

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya mengurai konsentrasi kunjungan wisatawan dari zona Taman Nasional Komodo (TNK) ke wilayah mainland (daratan) Labuan Bajo dan sekitarnya.

"Diskusi kita hari ini untuk mendalami strategi mengelola pengunjung. Bukan hanya soal meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga persebaran kunjungan yang merata di seluruh kawasan, agar tidak terjadi over-concentration seperti yang saat ini terjadi di Bali,” ujar Hariyanto.

Baca Juga: Kinerja Pariwisata Meningkat Tajam, Wisatawan Lokal dan Mancanegara Melonjak di Awal 2025

Ia juga menggarisbawahi pentingnya regulasi berbasis daya dukung dan daya tampung kawasan, serta penguatan indikator kinerja utama (IKU) yang fokus pada kualitas dan pemerataan kunjungan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 82 persen kunjungan wisatawan masih terfokus di dalam kawasan TNK, sementara hanya 18 persen menjangkau wilayah mainland.

Fransiskus Sales Sodo mendorong agar pembangunan dan promosi destinasi daratan ditingkatkan untuk mencegah ketimpangan serta menjaga ekosistem TNK.

Baca Juga: Kolaborasi Koperasi dan Pariwisata! Strategi Baru Pemerintah Dorong Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih

“Perlu ada target kinerja baru, yaitu mendorong peningkatan kunjungan ke luar TNK. Ini penting agar pengelolaan pengunjung bisa seimbang dan berdampak luas bagi masyarakat lokal,” tegas Frans.

FGD juga menghadirkan narasumber dari berbagai sektor. Fadjar Hutomo, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko di destinasi.

Sementara Benarivo Triadi Putra, CEO Atourin, menyoroti perlunya pendekatan digital dan pelibatan komunitas lokal dalam manajemen pengunjung.

Baca Juga: Capaian Positif Pariwisata Indonesia Kuartal I 2025: Kunjungan Wisman Naik 13%, 154 Juta Perjalanan Domestik Tercatat

Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, menutup FGD dengan merangkum beberapa langkah strategis hasil diskusi, antara lain:

• Penetapan aturan do’s and don’ts di destinasi, termasuk pembuatan peta zona perairan untuk kapal wisata demi keselamatan.
• Percepatan pengembangan kawasan Parapuar melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan air bersih.
• Inisiasi pertunjukan budaya khas Manggarai di Parapuar sebagai daya tarik wisata darat, sejalan dengan target 60% wisata darat dan 40% wisata bahari.

Dwi Marhen menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pariwisata Labuan Bajo yang adil dan berdaya saing global.

FGD ini menegaskan komitmen bersama antara Kemenparekraf, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, BPOLBF, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang berkelanjutan dan merata dalam manfaat. ***