Gus Muhaimin Perintahkan Razia Pesantren Abal-Abal, Fokus Jabar Jadi Prioritas Awal

BANDUNG, METROSELEBES.COM – Menko PM (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Gus Muhaimin Iskandar membentuk tim khusus untuk melakukan razia terhadap pesantren abal-abal atau ilegal, khususnya di wilayah Jawa Barat (Jabar).

Langkah tegas ini diambil guna memastikan bahwa pendidikan agama di Indonesia berlangsung secara aman, legal, dan bertanggung jawab.

Gus Muhaimin menyampaikan bahwa banyaknya pesantren tanpa izin resmi atau tidak memenuhi standar pendidikan yang layak telah meresahkan masyarakat serta merusak citra lembaga pendidikan Islam secara umum.

Baca Juga: Unhan RI Genjot Gizi Anak Lewat Posyandu Bhayangkara: Strategi Wujudkan Generasi Emas 2045

"Jangan ada lagi lembaga yang merusak nama baik pesantren," tegasnya dalam konferensi pers yang dihadiri sejumlah media nasional.

Keberadaan pesantren ilegal bukan hanya mencemarkan nilai-nilai luhur pesantren, tapi juga membahayakan masa depan santri.

Beberapa laporan di lapangan mengungkapkan adanya praktik penyimpangan dalam pengajaran, hingga dugaan penelantaran santri akibat minimnya fasilitas dan pengawasan.

Baca Juga: China-Taiwan Memanas: Perang Narasi Sejarah dan Klaim Kedaulatan Kian Tajam

Menurut data dari Kementerian Agama, per 2023 terdapat lebih dari 36.000 pesantren terdaftar di Indonesia, dengan sebaran terbanyak berada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Namun, munculnya pesantren-pesantren yang tidak terdaftar dan beroperasi secara sembunyi-sembunyi menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan.

Pembentukan tim razia oleh Gus Muhaimin ini akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Kementerian Agama, aparat keamanan, hingga dinas pendidikan daerah.

Fokus awal akan diberikan pada provinsi Jawa Barat mengingat tingginya laporan dan keluhan masyarakat di wilayah tersebut.

Baca Juga: Jokowi Disebut Tak Jadi Maju Jadi Caketum PSI, Kaesang: Masa Anak Sama Bapak Saingan

Langkah ini pun mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi masyarakat lainnya, yang mendukung upaya pemerintah dalam menjaga marwah dan integritas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencerahkan.