DPR RI Buka Masa Sidang IV, Fokus Tangani PHK dan Stimulus Ekonomi

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi membuka Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 dengan menegaskan sejumlah persoalan krusial yang akan menjadi fokus utama parlemen.

Dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Puano menyoroti isu pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), pelaksanaan ibadah haji, hingga penerapan stimulus ekonomi sebagai prioritas kerja legislatif ke depan.

"Kami melihat sejumlah persoalan yang menjadi sorotan rakyat dan perlu lebih diperhatikan, misalnya: pengangguran dan PHK, pelaksanaan ibadah haji, dan penerapan stimulus ekonomi," ujar Puan.

Baca Juga: Gencatan Senjata Goyah: Israel Serang Balik Iran Setelah Diduga Langgar Kesepakatan, Dunia Tarik Napas Lega

Seiring dengan tantangan ekonomi global dan dampak lanjutan dari tekanan fiskal pascapandemi, DPR RI disebut akan mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat.

Puan juga menekankan pentingnya peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 mencatat angka pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,45%, dengan tren PHK meningkat seiring kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Baca Juga: Sidang Uji Materi UU MD3: Meritokrasi Diuji, Gender Tak Jadi Tolak Ukur Tunggal

Sementara itu, pelaksanaan ibadah haji tahun ini juga menghadapi sejumlah kendala teknis dan biaya yang menjadi perhatian publik.

Puan mengajak seluruh anggota dewan untuk bersatu menyuarakan kepentingan rakyat dalam masa sidang ini.

“Selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.

Baca Juga: DPR RI Desak Gencatan Senjata Global: Puan Maharani Serukan Aksi Nyata Atasi Konflik Iran-Israel

DPR RI diharapkan mampu menjawab harapan publik dengan menghadirkan regulasi serta kebijakan pengawasan yang berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat.

Masa Sidang IV ini menjadi momen krusial dalam menunjukkan keberpihakan parlemen terhadap problem riil rakyat.***