79.740 Kopdes Merah Putih Tercapai: Pemerintah Tancap Gas Selesaikan 260 Titik Tersisa di Papua

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Target besar pemerintah dalam membangun Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hampir rampung total.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa dari total 80.000 Kopdes yang ditargetkan, saat ini telah terbentuk 79.740 unit, menyisakan hanya 260 lokasi lagi untuk diselesaikan.

“Jumlahnya kurang 260 lagi, itu di tiga provinsi Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

Ketiga daerah tersebut belum 100% terbentuk Kopdes Merah Putihnya,” ujar Menkop Budi Arie pada Kamis, 12 Juni 2025.

Baca Juga: Dorong Percepatan pLPendirian Koperasi Merah Putih, DPD Kunjungi DPMD Jawa Barat

Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas di tingkat akar rumput.

Inisiatif ini juga menjadi tulang punggung pemberdayaan desa menuju kemandirian ekonomi, serta upaya nyata dalam memperluas akses koperasi dan UMKM hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sebagai catatan, berdasarkan data Kemenkop UKM, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional pada 2023 mencapai 5,25%, dan diharapkan terus meningkat seiring pencapaian program Kopdes ini.

Pemerintah juga menargetkan agar setiap Kopdes terkoneksi secara digital melalui aplikasi Kopdesa.id, demi mendorong transparansi dan integrasi data usaha mikro.

Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih: Solusi Ekonomi Rakyat yang Tumbuh dari Akar Desa

Dukungan dari berbagai stakeholder, termasuk pendampingan dari Kementerian Desa dan pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terus digencarkan.

Dengan 260 titik tersisa, fokus pemerintah kini tertuju pada percepatan pembentukan di kawasan timur Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur dasar terbatas.

Program Kopdes Merah Putih bukan hanya simbol kemandirian ekonomi desa, tetapi juga tonggak nyata pemerataan pembangunan nasional yang inklusif dan partisipatif.*

Baca Juga: Instruksi Presiden dan Regulasi Baru, Koperasi Desa Kini Wajib Diformalkan Sesuai Aturan 2025