DPR Nilai Sistem 8 Syarikah Bikin Kacau, Desak Menag Segera Lakukan Evaluasi

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti kekacauan yang timbul dari sistem penggunaan delapan syarikah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Maman Imanul mendesak Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem tersebut.

Baca Juga: Michael Sinaga Heran Diperiksa Terkait Skandal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Menurut Maman, sistem 8 syarikah telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi jemaah haji Indonesia, terutama dalam hal pengelompokan kloter.

“Sistem syarikah ini membuat banyak jemaah suami istri terpisah, jemaah lanjut usia terpisah dari pendamping yang sangat mereka butuhkan,” ujar Maman di Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Delapan syarikah yang ditunjuk melayani jemaah haji Indonesia tahun ini adalah Al Bait Guests, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Al Rifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad. Masing-masing syarikah melayani antara 11 ribu hingga 36 ribu jemaah.

Baca Juga: Gerakan 80 Ribu Koperasi Desa: Revolusi Ekonomi dari Pinggiran yang Siap Mengguncang 2025

Maman mengungkapkan bahwa keterlibatan banyak syarikah membuat pengelolaan jemaah dari daerah yang sama menjadi tidak sinkron, menimbulkan kebingungan baik bagi jemaah maupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

“Bayangkan saja, ada jemaah yang belum siap berangkat namun tiba-tiba harus berangkat keesokan harinya. Atau sebaliknya, jemaah yang seharusnya berangkat beberapa pekan lagi, mendadak harus segera berangkat. Sistem seperti apa ini jika justru menimbulkan kekacauan?” tegasnya.

Dia mempertanyakan kesiapan Kementerian Agama dalam menerapkan sistem tersebut dan apakah mitigasi risiko telah dilakukan sebelumnya.

Baca Juga: Langkah Berani Prabowo: 100 Sekolah Berasrama Setiap Tahun untuk Memutus Kemiskinan Anak Bangsa

“Seharusnya Kementerian Agama telah melakukan identifikasi masalah dan langkah-langkah mitigasi sebelum menerapkan kebijakan ini. Apakah kekacauan yang terjadi saat ini sudah diketahui dan diantisipasi oleh Kemenag?” katanya.

Maman pun meminta Kemenag bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah bertindak cepat untuk mencari solusi.

“Kami tidak dapat menerima jika penggunaan delapan syarikah ini justru menyengsarakan jemaah haji Indonesia,” tandas politisi yang akrab disapa Kiai Maman itu.