JAKARTA, METROSELEBES.COM - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan langsung serta dukungan penuh kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas utama pemerintahan ke depan.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada malam hari, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya program ini sebagai langkah nyata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat kecil. Dukungan Presiden ini disambut baik oleh Menteri PKP, yang menyatakan siap melaksanakan tugas tersebut dengan sepenuh hati.
"Terima kasih Bapak Presiden. Saya siap laksanakan dengan sepenuh hati," ujar Maruarar Sirait, yang dikenal vokal menyuarakan hak-hak masyarakat kecil.
Baca Juga: Perempuan Garda Depan Lawan Korupsi! Ini Seruan Tegas Menteri Rini di Hadapan BPKP
Program 3 Juta Rumah ini merupakan bagian dari visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperluas akses terhadap hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya sebagai proyek fisik, program ini diharapkan menjadi simbol komitmen negara terhadap hak dasar rakyat untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Sebagaimana dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian PKP, berbagai program dalam proyek ini disusun dengan pendekatan pro-rakyat. Pemerintah bertekad bahwa setiap keluarga Indonesia, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu, berkesempatan memiliki rumah sendiri.
Baca Juga: Dari Ujung Timur Indonesia, Merauke Siap Suplai Pangan Nasional: Jakarta Siap Tampung!
Dikutip dari sejumlah sumber resmi, Kementerian PKP tengah menyusun peta jalan percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah melalui sinergi lintas sektor. Pendekatan kolaboratif dengan Kementerian PUPR, BUMN perumahan, serta pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Sementara itu, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa penyediaan perumahan terjangkau adalah bagian dari program pembangunan manusia yang inklusif, sejalan dengan agenda reformasi struktural bidang ekonomi dan sosial.
Program ini akan difokuskan di wilayah padat penduduk dan daerah yang memiliki backlog perumahan tinggi, dengan prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).***
Artikel Terkait
Kejagung Sita Total Rp6,8 Triliun Dari Skandal Sawit Duta Palma
Bareskrim Uji Keaslian Ijazah Jokowi, Ambil 7 Sampel Dari Rekan Kuliah Dan SMA
BPD Akan Punya Hari Nasional dan Gaji Standar, Ini Kata Menteri Desa
“Babak Baru Vatikan: Paus Leo XIV Resmi Gantikan Paus Fransiskus
Bongkar Data APBD dan Menangkan Hadiah Keren! Kompetisi Nasional Ini Siap Tantang Pelajar Se-Indonesia
Pendaftaran Calon Anggota Komisi Yudisial Dibuka: Kesempatan Emas untuk WNI Berkontribusi Menjaga Integritas Hakim
5 Juta Kasus Pornografi Anak dan 80 Ribu Anak Terpapar Judi Online, Indonesia Darurat Ruang Digital Anak!
Kemhan dan BGN Teken Kerja Sama Strategis untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Militer dan Gizi Nasional
Dari Ujung Timur Indonesia, Merauke Siap Suplai Pangan Nasional: Jakarta Siap Tampung!
Perempuan Garda Depan Lawan Korupsi! Ini Seruan Tegas Menteri Rini di Hadapan BPKP