Manfaatkan Lahan Lapas, Menteri PKP Maruarar Siap Wujudkan Hunian Layak di Tengah Kota

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Pemerintah semakin serius menangani isu keterbatasan hunian layak di kawasan perkotaan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menggelar diskusi strategis mengenai rencana pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Jakarta untuk pembangunan rumah masyarakat.

Langkah ini muncul sebagai solusi atas dua persoalan sekaligus: mengatasi kelebihan kapasitas Lapas yang saat ini mendesak, serta meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah terhadap hunian di pusat kota.

Baca Juga: Kementerian PUPR Dapat Tambahan Anggaran Rp73,76 Triliun untuk Percepat Proyek Strategis Nasional 2025

Maruarar menyampaikan bahwa lokasi Lapas yang berada di kawasan strategis ibukota sangat potensial untuk disulap menjadi kawasan perumahan modern, dengan konsep dekat tempat kerja dan mudah diakses.

"Konsep pembangunan ini bukan hanya soal perumahan, tapi juga soal keadilan ruang. Kita ingin masyarakat kecil bisa tinggal di lokasi strategis, bukan terusir ke pinggiran kota," ungkap Maruarar.

Pemindahan Lapas ke luar Pulau Jawa akan menjadi bagian dari transformasi sistem pemasyarakatan, sekaligus membuka peluang lahan baru untuk pembangunan yang lebih inklusif. Presiden Prabowo Subianto sendiri disebut telah memberi arahan agar pemanfaatan lahan eks-Lapas bisa dimaksimalkan demi menyediakan hunian layak di kawasan urban.

Baca Juga: Menko Airlangga Dukung Riau Jadi Sentra Ekonomi Baru Lewat Kawasan Industri dan Logistik Perkapalan

Rencana pembangunan perumahan ini akan mengusung skema subsidi silang, di mana hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan disubsidi dari segmen menengah. Model ini diharapkan mampu mendorong kecepatan pembangunan tanpa mengorbankan keadilan sosial.

Dengan pendekatan kolaboratif lintas kementerian dan dukungan kuat dari pemerintah pusat, proyek ini digadang-gadang menjadi tonggak penting reformasi tata ruang perkotaan dan pemasyarakatan di Indonesia.***