Dia menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.
"Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi," terangnya.
Baca Juga: Siap Maju Pilkada 2024, Berikut Program Prioritas Bakal Calon Bupati Buol Syamsudin Kuntuamas
"Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO," imbuhnya.
Anas menjelaskan, pemerintah sebelumnya menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H) sebanyak enam hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak empat hari, total mencapai 10 hari.
"Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang," tukasnya.***
Artikel Terkait
Kemenag Akan Sidang Isbat Awal Syawal 1445 H Digelar 9 April 2024
Resmikan Posko Mudik PKS Jawa Barat, Syaikhu: Pelayanan Tanpa Henti bagi Pemudik Lebaran 2024
Truk Sumbu 3 Dilarang Melintas di Jalur Puncak Selama Arus Mudik Lebaran
Siap Maju Pilkada 2024, Berikut Program Prioritas Bakal Calon Bupati Buol Syamsudin Kuntuamas
Kembali Terjadi Hubungan Ketegangan Israel-Iran , Kemlu Pastikan Terus Monitor Ratusan WNI