Inti berita:
• Aksi penolakan warga terhadap operasional TPA Salurano di Kecamatan Tanduk Kalua, Mamasa, sempat memanas sebelum berhasil diredam aparat kepolisian melalui pendekatan persuasif, sementara masyarakat mendesak pemerintah mendengarkan aspirasi mereka.
MetroSelebes.com, MAMASA – Pagi yang semula tenang di Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, mendadak berubah menjadi arena penyampaian aspirasi. Barisan emak-emak berdiri di badan jalan, menyuarakan penolakan terhadap rencana pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Salurano. Aksi yang berlangsung pada Jumat (24/7/2026) itu sempat memicu ketegangan sebelum akhirnya dapat dikendalikan.
Dengan membawa spanduk tuntutan, warga menyatakan keberatan terhadap keberadaan TPA yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Massa bahkan sempat menghalangi akses jalan sebagai bentuk protes agar aspirasi mereka mendapat perhatian dari pihak terkait.
Situasi yang memanas membuat aparat kepolisian yang berjaga di lokasi bergerak melakukan pengamanan. Pendekatan persuasif dan dialog dengan para pengunjuk rasa dipilih untuk mencegah aksi berkembang menjadi bentrokan maupun gangguan keamanan yang lebih luas.
Salah seorang perwakilan warga dalam aksi menegaskan bahwa penolakan akan terus disuarakan hingga ada kepastian mengenai nasib rencana operasional TPA tersebut. "Kami hanya ingin lingkungan kami tetap aman. Kami berharap pemerintah mendengar aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan," ujarnya di hadapan aparat dan warga.
Baca juga: Ketika Pencarian Berakhir, Harapan Belum Padam: 14 Korban KM Nurul Salsa Masih Hilang
Di sisi lain, aparat kepolisian mengedepankan langkah humanis dalam meredam situasi. Setelah melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan peserta aksi, ketegangan perlahan mencair sehingga kondisi di lokasi kembali kondusif tanpa adanya bentrokan yang berarti.
Hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi teknis mengenai tuntutan warga ataupun perkembangan rencana operasional TPA Salurano. Karena itu, persoalan ini masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang agar informasi yang diterima publik tetap berimbang.
Aksi penolakan tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan fasilitas publik kerap memerlukan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Di satu sisi pemerintah berkepentingan menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah, sementara di sisi lain warga berharap setiap kebijakan mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, serta aspirasi masyarakat setempat sebelum diputuskan. (*)
(Ade/Fir)