URI Bukan Jawaban, Indonesia Membutuhkan Reformasi Sistem Kaderisasi Kepemimpinan Nasional

Inti berita:

• Pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) dinilai bukan solusi utama bagi krisis kepemimpinan nasional.

• Indonesia lebih membutuhkan reformasi sistem kaderisasi yang berorientasi pada meritokrasi, integritas, dan regenerasi untuk melahirkan pemimpin berkarakter serta negarawan.

Oleh: Marwanto JR.

Sekretaris Jenderal DPP PATRON

MetroSelebes.com, JAKARTA - Wacana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) menjadi obrolan hangat di warung kopi, pegiat antikorupsi, kalangan akademisi, hingga ruang-ruang diskusi publik. Di tengah beragam pandangan yang bermunculan, satu pertanyaan mendasar mengemuka: apakah Indonesia benar-benar membutuhkan kampus baru untuk melahirkan pemimpin berkualitas, atau justru yang lebih mendesak adalah membenahi sistem kaderisasi kepemimpinan yang selama ini dinilai belum mampu mencetak negarawan berintegritas, berkarakter, dan berpihak pada kepentingan rakyat?

Secara kuantitatif, jawabannya cukup jelas. Indonesia telah memiliki ribuan perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di berbagai daerah. Di samping itu, terdapat perguruan tinggi khusus seperti Universitas Pertahanan (Unhan) yang dibangun untuk mencetak sumber daya manusia di bidang pertahanan, keamanan, kepemimpinan, dan strategi negara. Dengan kapasitas akademik tersebut, persoalan bangsa tampaknya bukan terletak pada minimnya institusi pendidikan tinggi.

Baca juga: Sidak Jam 3 Pagi, Kepala BGN Sudaryono Bongkar Kendala Distribusi MBG untuk Ibu Hamil 

Kualitas, dan Tata Kelola Jadi Masalah 

Berbagai indikator pembangunan manusia juga menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan lagi sekadar memperluas akses pendidikan, melainkan meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Nilai Programme for International Student Assessment (PISA) dalam beberapa tahun terakhir masih menempatkan kemampuan literasi, numerasi, dan penalaran pelajar Indonesia di bawah rata-rata negara anggota OECD. Di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) yang dirilis Transparency International masih menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan serius dalam aspek integritas. Dua indikator tersebut memberi pesan yang sama: persoalan utama berada pada kualitas manusia dan tata kelola, bukan semata jumlah lembaga pendidikan.

Karena itu, mendirikan universitas baru tidak otomatis menjadi solusi apabila sistem yang digunakan masih sama. Jika tenaga pengajarnya berasal dari lingkungan yang sama, kurikulumnya tidak mengalami pembaruan, metode pembelajaran tetap konvensional, budaya akademiknya tidak berubah, serta pola rekrutmen mahasiswa masih menggunakan pendekatan lama, maka sangat mungkin hasil akhirnya juga tidak jauh berbeda. Dalam ilmu manajemen dikenal prinsip bahwa perubahan hasil hanya akan terjadi apabila sistem produksinya ikut berubah. Pendidikan pun bekerja dengan logika yang serupa.

Baca juga: Viral Digerebek Warga, Suami Guru ASN Resmi Tersangka Dugaan Pencabulan Murid SD, Fakta Baru Terungkap 

Reformasi Menyeluruh 

Indonesia sesungguhnya membutuhkan reformasi menyeluruh terhadap sistem kaderisasi kepemimpinan nasional. Reformasi itu harus dimulai dari proses seleksi calon pemimpin, pembentukan karakter, penguatan integritas, kemampuan berpikir strategis, keberanian mengambil keputusan, hingga pembiasaan budaya meritokrasi. Kampus tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga harus mampu melahirkan individu yang memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara.

Persoalan kaderisasi juga tidak dapat dipisahkan dari tata kelola birokrasi dan politik. Regenerasi yang berjalan lambat berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan pada figur tertentu. Dalam situasi demikian, loyalitas kepada sistem perlahan bergeser menjadi loyalitas kepada individu. Kritik dianggap ancaman, promosi jabatan lebih dipengaruhi kedekatan dibanding kompetensi, sementara ruang bagi kader-kader muda semakin menyempit. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut melemahkan inovasi, memperlambat reformasi birokrasi, dan menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin baru.