MAMUJU, METROSELEBES.COM – Aksi nekat seorang maling sepeda motor di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat, berakhir tragis setelah ia tertangkap warga dan menjadi bulan-bulanan massa.
Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak pelaku tergeletak bersimbah luka di jalan, dikelilingi warga yang tampak marah, sambil sebagian merekam dan menyorakinya.
Kejadian tersebut memicu gelombang reaksi dari netizen. Banyak yang mengecam tindakan main hakim sendiri, sementara sebagian lain menganggap tindakan massa sebagai bentuk luapan emosi akibat maraknya pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan.
Baca Juga: BMW X3 Dinobatkan SUV Terfavorit GIIAS 2025, Tapi Tak Lepas dari Catatan Negatif
Komentar dari netizen seperti RosTina menyayangkan aksi kekerasan tersebut, “Maling si maling, tapi jangan segitunya kali. Harusnya langsung diserahkan ke pihak yang berwajib.
"Sementara Yohana Ana Mamasa menuliskan dengan emosional, “Kenapa aku berkaca-kaca lihat ini, ya? Kasihan sekali.”
Namun, tidak sedikit pula yang membandingkan perlakuan terhadap maling motor dengan koruptor yang justru dianggap mendapatkan “fasilitas hotel” di penjara. Kinoz Kinanta Suya menuliskan, “Yang koruptor di penjara seperti hotel.
Baca Juga: Kapolres Poso Beri Penghargaan Kepada Kompol Jufri Lawendatu Dalam Upacara Purna Tugas
” Sedangkan Siti Chotimah menambahkan sindiran tajam, “Dunia terbalik... Kalau ingin terhormat dan aman jadi maling, beli ijazah palsu terus jadi pejabat.”
Data dari BPS Sulawesi Barat (2024) mencatat peningkatan angka pencurian kendaraan bermotor sebesar 14% dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini menjadi pemicu utama ketegangan antara warga dan pelaku kriminal, hingga aksi main hakim sendiri seperti ini kerap terjadi.
Baca Juga: Silfester Matutina Akui Ditelepon Jokowi Sebelum Diperiksa Polisi Terkait Kasus Ijazah
Aktivis HAM dan kriminolog dari Universitas Hasanuddin, Dr. M. Ardiansyah, mengingatkan bahwa tindakan kekerasan oleh massa adalah bentuk pelanggaran hukum.
“Penegakan hukum seharusnya dilakukan oleh aparat, bukan massa. Ini bisa berujung pada tindak pidana baru, bahkan pelanggaran HAM.”
