Berdasarkan data Counterpoint Research, pangsa pasar Neta di segmen EV Thailand pernah menyentuh angka 12% pada 2023. Namun dalam lima bulan pertama 2025, pendaftaran kendaraan barunya anjlok hingga 48,5% dibanding tahun lalu, menyisakan hanya 4% pangsa pasar. Sementara itu, BYD—pemimpin pasar—menguasai hampir 50% penjualan.
Thailand sendiri telah menjadi pusat produksi otomotif regional, dengan lebih dari 70% pangsa pasar EV dikuasai merek-merek asal China. Dalam setahun terakhir, jumlah merek EV China di Thailand melonjak dari 9 menjadi 18, memperburuk persaingan dan menekan pemain kecil yang tidak punya skala sebesar BYD.
Menurut analis otomotif dari Counterpoint Research, Abhik Mukherjee, fenomena ini menyoroti rapuhnya merek-merek EV lapis kedua asal China, baik di dalam negeri maupun luar negeri. “Persaingan harga yang ekstrem dan keunggulan skala produsen besar membuat merek kecil makin sulit bertahan, terutama di pasar ekspor dengan margin tipis dan kebutuhan layanan purnajual yang tinggi,” ujarnya.
Di Thailand, Neta memasarkan tiga model, termasuk Neta V-II Lite yang dijual mulai 549.000 baht (sekitar Rp170 juta) sebelum diskon. Bandingkan dengan BYD Dolphin seharga 569.900 baht. Namun, harga murah tampaknya tidak cukup untuk menjaga eksistensi.
"Beberapa merek China memangkas harga lebih dari 20%," ungkap Rujipun Assarut, Asisten Direktur Pelaksana di KResearch, unit riset Kasikornbank. “Strategi harga kini menjadi senjata utama untuk menarik pembeli.”
Baca Juga: Bantah Gunakan Surat Kementerian Untuk Plesiran Istri, Menteri Maman: Saya Tak Pernah Perintahkan!
Ambisi Produksi EV Thailand dalam Ujian
Pada 2021, Thailand meluncurkan rencana besar untuk merevolusi industri otomotifnya. Targetnya: pada 2030, 30% dari seluruh produksi mobil dalam negeri harus berupa kendaraan listrik. Lebih dari $3 miliar investasi dari produsen China, termasuk Neta, mengalir ke Negeri Gajah Putih, sebagian besar karena skema insentif pemerintah.
Namun kasus Neta kini menjadi peringatan penting. “Situasi ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan ulang bagi para pembuat kebijakan,” ujar Ben Kiatkwankul dari Maverick Consulting Group.