Ia menegaskan bahwa ketahanan ekonomi daerah seperti NTB sangat krusial untuk menjaga pertumbuhan nasional tetap stabil dan inklusif.
“Pusat bisa bantu, tapi daerah harus punya inisiatif dan inovasi. Jangan hanya bergantung pada dana transfer pusat, karena sumber daya dan potensi lokal NTB luar biasa,” ujar Tito.
Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional pada kuartal pertama 2025 berada di angka 4,82%, turun dari kuartal sebelumnya yang mencatat 5,04% (BPS, Mei 2025).
Baca Juga: Transformasi ASN: 614 PPPK Baru Siap Bekerja Profesional di DPR RI
NTB menjadi salah satu dari empat provinsi yang mencatatkan pertumbuhan negatif, bersama dengan Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Aceh.
Sementara itu, Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTB juga memperkirakan tekanan terhadap inflasi dan lemahnya daya beli masyarakat akan terus menjadi tantangan dalam semester kedua 2025.
BI mendorong pemda agar memperkuat sinergi dengan pelaku usaha lokal dan memperluas basis UMKM digital sebagai upaya diversifikasi ekonomi.***