Provinsi Sulawesi Tenggara:
Ribuan calon PPPK belum diangkat dan tidak digaji sejak Januari 2025, memicu keresahan dan beban ekonomi.
Baca Juga: Bongkar Rahasia Gaji PPPK Berdasarkan Ijazah: Tak Sama, Tapi Bisa Lebih Besar dari PNS
Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, mendorong pemerintah pusat untuk bersinergi dengan pemda dalam skema pembiayaan PPPK.
Ia menilai perlu adanya kerja sama dan insentif khusus agar rekrutmen PPPK tidak membebani keuangan daerah, terutama yang tergolong lemah secara fiskal.
Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kebijakan rekrutmen ASN, khususnya PPPK. Pemerintah pusat diharapkan dapat hadir dengan solusi konkret agar pelayanan publik tidak terganggu, dan pegawai yang telah diangkat tidak menjadi korban kebijakan yang kurang terukur.***