Dedi Mulyadi Kukuh Larang Study Tour, Sebut Pendidikan Bukan Ajang Piknik

BANDUNG, METROSELEBES.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mencabut kebijakan larangan study tour di sekolah-sekolah, meski mendapat penolakan keras dari pelaku usaha pariwisata.

Dedi Mulyadi menyatakan, keputusan tersebut bertujuan melindungi orang tua siswa dari beban biaya yang tidak esensial dalam pendidikan.

Melalui akun Instagram resminya @dedimulyadi71, Dedi menyikapi aksi unjuk rasa yang digelar para pelaku wisata di depan Gedung Sate hingga ke Jalan Layang Pasupati, Bandung, Senin (21/7/2025).

Baca Juga: Datangi Keluarga Korban Insiden Pasar Rakyat Garut, Gubernur Dedi Mulyadi: Mulai Sekarang, Jadi Anak Pak Dedi

Aksi tersebut memprotes Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang melarang kegiatan study tour.

“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik,” ujar Dedi, Selasa (22/7/2025).

Ia juga mengungkapkan bahwa aksi tersebut mendapat dukungan dari pelaku wisata luar Jawa Barat, termasuk penyedia jasa wisata jeep di Gunung Merapi, Yogyakarta.

Hal ini, menurutnya, justru memperkuat pandangannya bahwa kegiatan tersebut lebih bersifat rekreatif daripada edukatif.

Dedi menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap rakyat, khususnya para orang tua siswa, agar pendidikan tidak menjadi beban finansial tambahan.

Baca Juga: Putra Dedi Mulyadi Akan Menikah Dengan Wabup Garut, KDM Beri Nasihat Menyentuh Soal Rumah Tangga

“Fokus pendidikan harus pada pembangunan karakter dan peningkatan kualitas belajar siswa, bukan kegiatan di luar esensi pendidikan,” tegasnya.

Meski demikian, Dedi menyatakan dirinya tetap mendukung pertumbuhan industri pariwisata di Jawa Barat, namun dengan segmen pasar yang sesuai.

Dedy mendorong pelaku usaha pariwisata untuk lebih berinovasi dan tidak semata bergantung pada segmen study tour sekolah.

Sebelumnya, ratusan pekerja sektor wisata menggelar demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap larangan tersebut.