PHK Menggila, Rakyat Terpuruk: DPR Minta Negara Jangan Jadi Penonton

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di awal tahun 2025 mengundang keprihatinan mendalam dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam pernyataannya,

Puan menekankan bahwa negara tidak boleh menjadi “penonton” ketika rakyatnya terpuruk akibat kehilangan pekerjaan.

Puan menegaskan pentingnya program padat karya yang digalakkan secara massif serta pelatihan ulang dan relokasi bagi para pekerja yang terdampak PHK. 

Ketua DPR ini juga mendorong adanya intensifikasi dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun langkah konkret menghadapi badai PHK yang makin menggila.

Baca Juga: 4 Ribu Rumah Bersubsidi, Langkah Strategis PKP Wujudkan Hunian Layak ASN

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, angka PHK di Indonesia menunjukkan tren peningkatan drastis.

Pada 2023 tercatat 64.855 kasus, melonjak menjadi 77.965 pada 2024.

Hingga Mei 2025 saja, angka PHK telah mencapai 26.455 kasus.

Provinsi dengan angka PHK tertinggi adalah Jawa Tengah (10.695), disusul oleh Jakarta (6.279), dan Riau (3.570).

Menurut Puan, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan peringatan keras akan krisis ketenagakerjaan yang semakin parah di tanah air.

Baca Juga: Capung, Penjaga Sunyi Ekosistem yang Terlupakan

Anak dari Presiden RI ke 5 ini mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan mitigasi konkret serta memperkuat kerja sama lintas sektor demi menciptakan perlindungan terhadap masyarakat pekerja.

“Demokrasi tidak cukup berhenti di bilik suara, tetapi harus menyentuh dapur rakyat,” tegas Puan.