Airlangga Hartarto Perkuat Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang, Terima Penghargaan dari PM Jepang

TOKYO, METROSELEBES.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali melaksanakan kunjungan kerja internasional, kali ini ke Jepang, pada 7–9 Mei 2025.

Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang, dua negara yang telah lama menjadi mitra strategis dalam bidang perdagangan, investasi, dan teknologi.

Menurut pernyataan Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, agenda kunjungan Menko Airlangga mencakup pertemuan dengan pemerintah Jepang, asosiasi bisnis, dan penerimaan penghargaan bintang tanda jasa atas undangan langsung dari Perdana Menteri Jepang.

Baca Juga: Gibran dan Menteri Pertanian Serahkan Bantuan Alsintan di Kupang, Tegaskan Komitmen Pemerintah untuk Petani

Kegiatan ini menandai apresiasi atas kontribusi Airlangga dalam mempererat hubungan kedua negara.

Sebelumnya, Airlangga juga telah melakukan misi serupa ke Amerika Serikat untuk membahas penguatan hubungan dagang dan investasi.

Dalam konteks Jepang, fokus utama terletak pada peningkatan kerja sama di sektor manufaktur, teknologi digital, dan transisi energi hijau.

Baca Juga: PEMERINTAH JAMIN KETERSEDIAAN BERAS NASIONAL, SERAPAN PETANI CAPAI 1,89 JUTA TON

Merujuk pada artikel tambahan yang diperoleh redaksi, Jepang menempati posisi keempat sebagai negara investor terbesar di Indonesia.

Proyek-proyek strategis seperti pembangunan MRT Jakarta, pengembangan kawasan industri di Jawa Barat, serta kerja sama dalam transisi energi bersih menjadi bukti nyata kontribusi Jepang terhadap pembangunan nasional.

Dalam pertemuan dengan asosiasi bisnis Jepang, Airlangga mengusulkan insentif baru bagi investor Jepang untuk memperluas operasional mereka ke wilayah luar Jawa, seperti Sulawesi dan Kalimantan.

Baca Juga: Perempuan Makin Berdaya di Dunia Digital Lewat Program DTS Kemkomdigi

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri yang tengah digencarkan oleh pemerintah Indonesia.