Kemenag Mendapat 110.553 Formasi CASN 2024, Kemenpan Telah Menyetujui

METRO SELEBES - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta.

Pertemuan ini membahas formasi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diusulkan oleh Kementerian Agama.

Kementerian Agama telah mengajukan 151.489 formasi ASN kepada Kemenpan-RB. Jumlah ini terdiri atas 61.708 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK.

Baca Juga: Polisi Limpahkan Berkas Kasus Pembunuhan Anak Tamara Tyasmara ke Kejaksaan

“Dari 151.489 usulan Kementerian Agama, formasi yang sudah kita setujui adalah 110.553. Untuk CPNS-nya 20.772 formasi, sedang PPPK-nya 89.781 formasi,” jelas Azwar Anas di Jakarta, Senin (1/4/2024).

“Tahun ini porsinya gede banget. Belum tentu tahun yang akan datang ada porsi yang segede ini. Dalam sejarah enam tahun terakhir, ini yang paling gede,” lanjut Azwar.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik 110.553 formasi calon ASN yang disetujui Menpan-RB.

Baca Juga: PKS Daerah Aceh Target Menang Pilkada 2024, Dimulai Menjaring Calon Walikota

Menurutnya, jumlah formasi tersebut adalah yang terbesar dalam sejarah Kementerian Agama.

“Kita baru mendapatkan formasi yang luar biasa terbesar dalam sejarah, hampir 111.000 formasi ASN,” ungkap Gus Men sapaan akrabnya.

Gus Men mengungkap kebutuhan formasi ASN yang banyak tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan, di antaranya: banyaknya ASN Kemenag yang memasuki usia pensiun, pemekaran wilayah, serta alih status penegerian sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama.

Baca Juga: ALHAMDULILLAH PPPK Yang Bekerja Di Bawah Pemerintah Kota Palu Mendapatkan SK, Yang di Berikan Langsung Walikota Palu Hadianto Rasyid

“Pegawai kami yang memasuki usia pensiun pada 2024 sampai 2028 itu ada 48.991 ASN. Nah ini tentu menjadi konsen kami terkait usia pensiun pada rentang empat tahun ke depan,” terang Gus Men.

“Ada juga pertimbangan terkait pemekaran wilayah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan, dan juga beberapa program alih status penegerian dan madrasah dan sekolah-sekolah lain di bawah Kementerian Agama,” tambah Menag.