Inti berita:
• Istana menyebut pergantian Purbaya merupakan hak prerogatif Presiden.
• Purbaya sebelumnya mengakui sebagian pencopotannya berkaitan dengan perombakan pejabat Kemenkeu.
METROSELEBES.com, JAKARTA — Pergantian kursi Menteri Keuangan mendadak berubah menjadi perbincangan soal apa yang terjadi di balik meja kerja Kementerian Keuangan. Setelah Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dan menyebut perombakan pejabat Kemenkeu sebagai salah satu faktor, Istana kini memberikan penjelasan berbeda.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto membantah pencopotan Purbaya berkaitan dengan perombakan besar-besaran pejabat di lingkungan Kemenkeu. Menurut dia, pergantian menteri merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan dan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Telepon Mensesneg di Toilet Senayan Jadi Awal Purbaya Tahu Nasibnya sebagai Menkeu
“Pergantian biasa saja sebetulnya. Pergantian pejabat kan tidak ada sesuatu yang istimewa. Itu juga hak prerogatif Presiden,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026) dikutip dari pernyataan resminya.
Pernyataan Istana tersebut berseberangan dengan keterangan Purbaya seusai serah terima jabatan pada Selasa (15/9). Purbaya sebelumnya mengakui sebagian pencopotannya memang berkaitan dengan langkah perombakan pejabat yang dilakukan beberapa hari sebelum dirinya meninggalkan posisi Menteri Keuangan.
Jejak perombakan itu terlihat pada 10 September 2026 ketika sekitar 50 pejabat level Eselon II dan 350 pejabat Eselon III di lingkungan Kemenkeu dirotasi. Empat hari berselang, Purbaya digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
“Sebagian ada (karena perombakan pejabat). Sebagian iya,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai alasan pencopotannya. Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dan seluruh kebijakan yang dijalankannya selama menjabat mengikuti kebijakan Presiden.
Baca juga: 20 Koper Uang Ratusan Miliar, Nama Nusron Terseret dalam OTT KPK di Bogor
Dari sisi Istana, Bambang mengaku tidak mengetahui persoalan internal Kemenkeu yang mungkin menjadi latar belakang pergantian tersebut. Ia menegaskan menteri maupun wakil menteri harus siap diganti kapan saja karena reshuffle merupakan kewenangan Presiden. “Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, lalu ada yang diangkat yang baru,” ujarnya.