Luwu Raya Tak Lagi Sekadar Aspirasi Pemekaran, Kini Ditawarkan sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Nasional

photo author
Syamsir Anchi, Metro Selebes
- Selasa, 14 Juli 2026 | 19:31 WIB
BPP DOB Provinsi Luwu Raya mempresentasikan konsep pemekaran di Kantor Staf Presiden dengan menekankan peran strategis kawasan hilirisasi bikel, ketahanan pangan,dll. (Dok.KKRL)
BPP DOB Provinsi Luwu Raya mempresentasikan konsep pemekaran di Kantor Staf Presiden dengan menekankan peran strategis kawasan hilirisasi bikel, ketahanan pangan,dll. (Dok.KKRL)

Inti berita:

• BPP DOB Provinsi Luwu Raya memaparkan langsung kepada Kepala Staf Presiden.

• Pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar aspirasi pemekaran.

• Luwu Raya kebutuhan strategis nasional untuk mendukung hilirisasi industri, dan ketahanan pangan

 

MetroSelebes.com, JAKARTA – Ruang pertemuan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026), menjadi panggung bagi babak baru perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, gagasan menghadirkan provinsi baru itu kini dibawa dengan narasi yang berbeda: bukan lagi semata tuntutan pemekaran wilayah, melainkan tawaran untuk memperkuat strategi pembangunan nasional di kawasan timur Indonesia.

Perubahan pendekatan itu disampaikan Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya saat beraudiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Dalam pemaparan bertema "Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional", tim menjelaskan potensi kawasan dari sisi hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi maritim hingga efektivitas tata kelola pemerintahan.

Baca juga: Bom Rakitan Meledak di MAN 3 Padang, Dugaan Bullying hingga Inspirasi dari Kasus Lama Masih Didalami Polisi

Narasi Baru Perjuangan

FOTO: Tampak BPP DOB Provinsi Luwu Raya swdang berpose di sepan kantor staf presiden. (Dok.KKRL)
FOTO: Tampak BPP DOB Provinsi Luwu Raya swdang berpose di sepan kantor staf presiden. (Dok.KKRL)

Delegasi dipimpin Ketua Umum BPP Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) H. Arsyad Kasmar bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail. Hadir pula unsur DPRD Sulawesi Selatan, DPRD Kabupaten Luwu, DPRD Kota Palopo, akademisi, serta jajaran tim perjuangan pemekaran sebagai bentuk dukungan lintas elemen terhadap usulan tersebut.

Menurut Darwis Ismail, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kini diarahkan agar selaras dengan agenda pembangunan pemerintah pusat. Ia menilai kawasan Luwu Raya memiliki posisi strategis yang memerlukan tata kelola pemerintahan lebih efektif untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Tulisan "GAME OVER USA" di Rudal Iran Dinilai Pertegas Perang Psikologis terhadap AS 

"Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur," ujar Darwis.

Potensi dan Posisi Strategis

Tanpak BPP DOB Provinsi Luwu Raya. (Dok.KKRL)
Tanpak BPP DOB Provinsi Luwu Raya. (Dok.KKRL)

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Syamsir Anchi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X