Inti berita:
• DPRD Sulsel meminta Pertamina tidak berhenti pada penjelasan, tetapi menghadirkan langkah konkret untuk menjawab keresahan masyarakat terkait BBM dan persoalan energi lainnya.
METROSELEBES.com, MAKASSAR — Kursi-kursi rapat di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dipenuhi suara keluhan masyarakat yang selama beberapa hari terakhir berhadapan dengan antrean BBM. DPRD Sulawesi Selatan datang bukan sekadar membawa daftar persoalan, tetapi menagih jawaban atas keresahan yang terus masuk kepada wakil rakyat.
Rombongan DPRD Sulsel bersama Komisi D diterima jajaran Pertamina dalam pertemuan yang berlangsung Rabu (9/9/2026). Ketua DPRD Sulsel drg. Andi Rachmatika Dewi mengatakan kedatangan tersebut merupakan respons atas banyaknya aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial.
Baca juga: PMII Maros Pertanyakan Studi Tiru DPRD di Tengah Keluhan Air Bersih Warga Pesisir
“Kami di sini hadir karena banyaknya aspirasi yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Sebagai wakil rakyat dari Provinsi Sulawesi Selatan, tentu aspirasi yang masuk wajib kami tindak lanjuti,” ujar Rachmatika dalam kunjungan tersebut.
Antrean BBM hingga Gas LPG
Persoalan yang dibawa DPRD ternyata tidak berhenti pada antrean BBM. Rachmatika menyebut masyarakat juga sedang menghadapi persoalan LPG 3 kilogram hingga pemadaman listrik bergilir. Kondisi yang saling beririsan itu dinilai semakin menambah tekanan yang dirasakan warga Sulawesi Selatan.
Baca juga: Jejak Jurnalis Terputus di Selat Sunda, Polri dan Basarnas Perkuat Pencarian
Pertemuan dengan Pertamina tersebut menjadi tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulsel bersama Pertamina pada 18 Agustus 2026. Namun, DPRD menilai persoalan yang dirasakan masyarakat belum sepenuhnya terpecahkan sehingga penjelasan lanjutan dari Pertamina kembali diminta secara langsung.
Sorotan lain muncul terkait dugaan praktik pembelian BBM menggunakan barcode untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. DPRD Sulsel juga menyinggung rencana pembentukan Satgas yang sebelumnya telah disepakati Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menangani persoalan BBM. Seluruh dugaan tersebut membutuhkan pengawasan dan pembuktian agar tidak berhenti sebagai isu di tengah masyarakat.
Baca juga: Karhutla Tak Hanya Soal Api, Polri Kini Bidik 138 Tersangka dan 8 Korporasi
Rachmatika berharap pertemuan tersebut menghasilkan tindakan yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya penjelasan di ruang rapat. “Kami mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban bukan hanya penjelasan, tetapi seperti apa konkretnya tindak lanjut dari teman-teman Pertamina terkait hal-hal yang sedang dihadapi masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya. DPRD menilai masyarakat saat ini sudah berada dalam kondisi lelah menghadapi persoalan energi yang datang bersamaan.