JAKARTA, METROSELEBES.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kembali pentingnya perbaikan data dalam setiap program bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Menurutnya, kebijakan yang tepat hanya dapat dihasilkan jika berbasis pada data yang akurat dan mutakhir.
Puan menyatakan, verifikasi data harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah memutuskan mengubah atau melanjutkan program bantuan.
Baca Juga: Detik-Detik Perahu Hampir Tenggelam di Tengah Arus Deras
Hal ini dilakukan untuk memastikan bansos tidak salah sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar berhak tidak kehilangan haknya akibat kesalahan sistem.
Berdasarkan catatan Kementerian Sosial, kasus bantuan sosial tidak tepat sasaran masih sering terjadi.
Misalnya pada 2023, Ombudsman RI mencatat sekitar 11% penerima bansos bukan dari kelompok miskin, sementara sebagian warga miskin justru tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Rakyat di 81 Ribu Lebih Desa Indonesia
Sejumlah pakar kebijakan publik menilai, pembaruan data penerima bansos seharusnya dilakukan secara berkala minimal setiap enam bulan sekali, melibatkan pemerintah daerah hingga RT/RW untuk menjaring data terbaru di lapangan.
Dengan perbaikan data yang menyeluruh, diharapkan program bansos benar-benar menjadi jaring pengaman sosial yang efektif, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga terkait.***