Aroma Busuk di Balik Bantuan Rumah: Skandal BSPS di Sumenep Terendus di Jakarta”

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundang perhatian publik dengan mengungkap dugaan aroma busuk korupsi dalam penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep.

Dalam pertemuan resmi yang digelar di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2 Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (15/5/2025), Menteri PKP didampingi oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi mendengarkan langsung pemaparan dari Irjen PKP Heri Jerman bersama Tim Inspektorat Jenderal PKP.

Dalam pemaparan tersebut, ditemukan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam distribusi bantuan BSPS yang berpotensi merugikan negara.

Baca Juga: Langkah Diam-Diam Pemerintah Siapkan Sekolah Rakyat, Ada Apa di 2025?

Menindaklanjuti hal ini, Menteri PKP dengan tegas menyatakan bahwa temuan tersebut akan dilanjutkan ke proses hukum.

“Kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan ini secara hukum,” ujar Maruarar Sirait.

Komitmen ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membersihkan program bantuan dari praktik korupsi yang menodai niat mulia pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: Gerakan 80 Ribu Koperasi Desa: Revolusi Ekonomi dari Pinggiran yang Siap Mengguncang 2025

Aroma busuk kasus ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam program bantuan pemerintah.

Prabowo sebelumnya telah menekankan pentingnya penyaluran bantuan seperti BSPS agar tepat sasaran dan bebas dari praktik curang. Hal ini ditegaskan kembali dalam berbagai kesempatan, termasuk saat peluncuran program nasional “Rumah Untuk Semua” di awal tahun 2025.

Artikel ini menambah daftar panjang pengawasan ketat terhadap program bantuan sosial di berbagai daerah.

Baca Juga: Langkah Berani Prabowo: 100 Sekolah Berasrama Setiap Tahun untuk Memutus Kemiskinan Anak Bangsa

Skema bantuan BSPS, yang sejatinya ditujukan untuk membantu warga berpenghasilan rendah mendapatkan hunian layak, harus bebas dari penyimpangan dan penyelewengan.***