Politisi PKS Minta Pemerintah Perlu Segera Larang Ekspor Nikel Kadar Rendah  

METRO SELEBES - Terkait laporan Indonesia Mining Association (IMA) yang menyatakan cadangan nikel Indonesia akan habis dalam waktu 5 tahun, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Pemerintah segera menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel kadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan Feronikel.

Menurut Mulyanto, sudah saatnya Pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel dengan kadar dan nilai tambah rendah, bukan hanya bijih nikel (ore) seperti yang dilaksanakan sekarang ini. Bila tidak maka cadangan nikel nasional yang sudah menipis ini akan semakin habis.

Dampaknya Indonesia tidak bisa menggunakannya secara optimal untuk menghasilkan produk nikel dengan kandungan dan nilai tambah tinggi seperti nikel matte, stainless steel, baterai, dan lainnya.

 Baca Juga: Sebanyak 61,6 Juta Orang Diperkirakan Mudik ke Jateng, Legislator PKS Jateng Soroti Jalur Pantura yang Rusak Parah

“Kalau tidak ada larangan tersebut maka pembangunan smelter kelas I yang memproduksi nikel berkadar rendah tersebut akan terus berlanjut. Jadi moratorium pembangunan smelter kelas I akan menjadi konkret ketika kebijakan larangan ekspor nikel berkadar rendah ini diterapkan,” kata Mulyanto.

Mulyanto menyebutkan kebijakan hilirisasi nikel selama ini masih memanjakan pengusaha smelter kelas I ini dengan berbagai keringan pajak termasuk bebas pajak ekspor. Akibatnya pembangunan smelter kelas I tumbuh pesat, harga nikel anjlok karena dibanjiri produk ekspor tersebut, lalu ujung-ujungnya cadangan nikel kita ludes.

“Kebijakan seperti ini harus kita hentikan,” kata Mulyanto.

 Baca Juga: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kembali Akan Membuka Program Kedua Mudik Gratis Lebaran 2024

Untuk diketahui IMA memproyeksikan cadangan bijih nikel saprolite RI hanya akan bertahan 5 tahun lagi, hingga 2029 jika seluruh proyek smelter —termasuk yang eksisting (44 unit), dalam konstruksi (25 unit), dan dalam perencanaan (28 unit) — beroperasi penuh.