Inti berita:
• Gus Miftah menegaskan Muktamar NU ke-35 harus bebas dari klaim restu Istana dan intervensi politik, dengan keputusan kepemimpinan diserahkan kepada para kiai dan muktamirin.
METROSELEBES.com, JAKARTA – Suasana persiapan menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), nama Istana kembali menjadi sorotan. Bukan karena keterlibatan dalam arena pemilihan, melainkan karena munculnya klaim soal restu kekuasaan yang disebut-sebut mengiringi perebutan posisi strategis di tubuh organisasi Islam tersebut. Pendakwah Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah menilai praktik semacam itu justru berpotensi mencederai marwah para ulama.
Menurut Gus Miftah, keputusan menjadikan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai lokasi Muktamar NU ke-35 pada 27–31 Agustus 2026 merupakan momentum untuk mengembalikan organisasi kepada akar sejarah pesantren. Ia menyebut Tambakberas memiliki hubungan kuat dengan sejarah perjuangan KH Abdul Wahab Chasbullah, sehingga forum tertinggi NU itu semestinya berlangsung dalam suasana khidmah dan jauh dari kepentingan politik praktis.
Baca juga: Artefak Leluhur Berhasil Dipulangkan, Indonesia Perkuat Pertahanan Kedaulatan Budaya
Gus Miftah berpandangan, Presiden dan Istana semestinya berada di luar proses pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU. Menurut dia, sikap tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap kedaulatan organisasi dan para kiai. “Menghormati marwah ulama bukan dengan cara ikut mengatur mereka, melainkan dengan memberikan ruang kedaulatan penuh bagi para kiai untuk menentukan masa depan jam’iyahnya,” ujar Gus Miftah dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/8/2026).
Ia sekaligus menyoroti pihak-pihak yang disebutnya masih membawa-bawa nama Istana dalam dinamika menuju Muktamar. Klaim seperti “sudah mendapat restu” atau “titipan Pusat”, kata dia, tidak hanya berpotensi memengaruhi opini peserta, tetapi juga dapat mencoreng kehormatan Presiden apabila ternyata klaim tersebut tidak benar. “Sangat tidak elok jika masih ada pihak-pihak yang bergerak di bawah tanah, berbisik di lorong-lorong Muktamar, lalu menjual nama Istana,” tegasnya.
Di sisi lain, Gus Miftah mengingatkan bahwa pernyataannya tersebut merupakan pandangan pribadi sebagai orang yang mengaku mencintai NU dan bukan bagian dari tim sukses kandidat mana pun. Ia meminta para muktamirin dan kiai yang memiliki mandat dalam forum tersebut menentukan arah organisasi berdasarkan kapasitas, rekam jejak, serta kebutuhan NU, bukan karena tekanan ataupun klaim dukungan dari pihak eksternal. “Kekuasaan di NU itu bukan untuk direbut, melainkan sebuah amanah berat yang digotong bersama atas dasar khidmah,” katanya.
Peringatan itu ia kaitkan dengan pesan dalam tradisi pesantren yang bersumber dari kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim karya KH Hasyim Asy’ari tentang bahaya ambisi mengejar kepemimpinan. Karena itu, Gus Miftah berharap Muktamar di Tambakberas menjadi forum yang bersih dari transaksi pengaruh dan perebutan kekuasaan personal. Namun, dalam pernyataan yang disampaikan tersebut, Gus Miftah tidak menyertakan tanggapan dari pihak Istana maupun kandidat-kandidat yang mungkin merasa terkait dengan tudingan soal klaim “restu” tersebut.
Gus Miftah pun mengajak seluruh pihak menahan diri agar Muktamar NU tidak berubah menjadi arena pertarungan kepentingan politik praktis. Ia menilai NU memiliki posisi penting sebagai kekuatan masyarakat sipil sekaligus penjaga moral bangsa. “Ketika Istana memilih menghormati NU dari kejauhan dengan cinta dan proporsionalitas, maka elemen-elemen di luar sana mestinya tahu diri: jangan mengotori kesucian Muktamar dengan dagang pengaruh,” ujarnya. (*)
(Fir/Ade)