Deni juga menyebut setelah rumah selesai dibangun, pegawai yang menempatinya diberikan SK yang ditandatangani Kalapas. Meski demikian, rapat tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu diperjelas, terutama mengenai sumber anggaran pembangunan, dasar administrasi, serta alasan dokumen tertulis baru muncul pada 2026.
DPR dan pihak Lapas kini memiliki ruang untuk memberikan penjelasan lebih lengkap agar status 13 rumah dinas tersebut dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan spekulasi di publik. (*)
(Fir/Ade)