Deni juga menyebut setelah rumah selesai dibangun, pegawai yang menempatinya diberikan SK yang ditandatangani Kalapas. Meski demikian, rapat tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu diperjelas, terutama mengenai sumber anggaran pembangunan, dasar administrasi, serta alasan dokumen tertulis baru muncul pada 2026.
DPR dan pihak Lapas kini memiliki ruang untuk memberikan penjelasan lebih lengkap agar status 13 rumah dinas tersebut dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan spekulasi di publik. (*)
(Fir/Ade)
Artikel Terkait
Presiden Serbia Vucic Tinggalkan Istana di Tengah Gelombang Demo, Kursi PM Jadi Incaran?
Penyidik Ajukan Pencekalan ke Luar Negeri terhadap Bupati Gowa usai Ditetapkan Tersangka
Macklemore Ubah Panggung Eropa Jadi Aksi Kemanusiaan untuk Palestina
KPK Telusuri Aset Ipda Yayat Lewat Pemeriksaan Sang Istri
Bupati Gowa Husniah Dijadwalkan Diperiksa di Bareskrim 1 Oktober, Penyidik Dalami Dugaan Korupsi dan TPPU