JAKARTA, METROSELEBES.COM – Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia, dan OJK telah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan untuk tahun anggaran RAPBN 2026.
Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI yang membahas Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan Negara, dan Panja Defisit.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Bappenas Rachmat Kaimuddin, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar tersebut, disepakati bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok pada kisaran 5,2% hingga 5,8% (year-on-year) pada tahun 2026.
Ini menjadi dasar utama dalam perancangan kebijakan fiskal negara melalui RAPBN.
Berikut beberapa poin utama hasil kesepakatan indikator ekonomi makro RAPBN 2026:
- Pertumbuhan Ekonomi: 5,2 – 5,8%
- Inflasi: 1,5 – 3,5%
- Nilai Tukar Rupiah: Rp16.500 – Rp16.900 per US Dollar
- Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,6 – 7,2%
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,44 – 4,96%
- Tingkat Kemiskinan: 6,5 – 7,5%
- Gini Rasio: 0,377 – 0,380
- Indeks Modal Manusia: 0,57
- Indikator Kesejahteraan Petani: 0,7731
- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja: 37,95%
Baca Juga: Transformasi Bantuan Sosial: Strategi Baru Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026
Kepala Bappenas menyebut bahwa kesepakatan hari ini akan menjadi landasan penting dalam menyusun rancangan akhir RAPBN 2026 agar lebih tepat sasaran.
Komisi XI DPR RI juga memberikan sejumlah masukan yang dinilai sangat berharga demi menjaga akurasi asumsi ekonomi tersebut.
Pemerintah menargetkan RAPBN 2026 dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai visi “The Greatest Good for The Greatest Many”, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: 80 Ribu Koperasi Desa Melaju: Strategi Merah Putih Bangkitkan Ekonomi Rakyat
Sebagai tambahan, dalam laporan World Bank pada Juni 2024 lalu, Indonesia disebut masih berada di jalur pemulihan ekonomi pascapandemi dengan proyeksi pertumbuhan stabil antara 5% hingga 6%.
Namun, Bank Dunia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan memperluas reformasi struktural demi mendorong investasi serta inklusi sosial.