JAKARTA, METROSELEBES.COM – Setelah tujuh tahun bergulir tanpa kepastian, ribuan konsumen Meikarta akhirnya mendapat secercah harapan.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mulai turun tangan menyelesaikan sengkarut proyek hunian ambisius yang berubah menjadi mimpi buruk itu.
Menteri PKP Maruarar Sirait bergerak cepat. Sejak dilantik, ia langsung menjadikan kasus Meikarta sebagai prioritas.
Baca Juga: 306 Koperasi Merah Putih Serentak Hadir, Jombang Catat Sejarah Baru
Lewat kanal aduan BENAR-PKP yang dibuka sejak Maret 2025, sudah lebih dari 100 konsumen menyampaikan keluhan resmi dengan total kerugian mencapai Rp26,8 miliar.
Dari Proyek Ambisius Jadi Simbol Kekecewaan
Diluncurkan pada 2017 oleh Lippo Group, Meikarta awalnya digadang sebagai kota mandiri modern di Cikarang, Jawa Barat.
Proyek seluas 500 hektare ini dipasarkan sebagai hunian impian kelas menengah. Namun, sejak awal, proyek ini tersandung masalah perizinan.
Baca Juga: Hujan Deras Picu Longsor di China Selatan, 4 Tewas dan 17 Hilang – Militer Turun Tangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya merekomendasikan pembangunan di atas lahan 85 hektare.
Kondisi memburuk saat pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap yang melibatkan pejabat Lippo dan Bupati Bekasi saat itu.
Sejak itu, nasib konsumen kian terkatung-katung. Banyak dari mereka telah membayar lunas namun tidak pernah menerima unit apartemen yang dijanjikan.
“Kami Ingin Uang Kami Kembali”
Beragam testimoni pilu disampaikan konsumen dalam forum aduan yang digelar Kementerian PKP. Yosafat, salah satu korban, mengaku telah menyicil sejak 2017 dan melunasi pembayaran, namun hingga kini tak ada serah terima unit.