Pendaftaran Sekolah Kedinasan Resmi Dibuka, MenPANRB: Jangan Percaya Orang Dalam!

METROSELEBES, - MenPANRB Azwar Anas, menyetujui penetapan formasi sekolah kedinasan, sehingga pendaftaran telah dibuka pada 15 Mei 2024.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar di sekolah kedinasan telah bisa, sebab MenPANRB memberikan 3.445 formasi.

Pendaftaran untuk sekolah kedinasan akan berlangsung dari 15 Mei 2024 hingga 13 Juni 2024. Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

Baca Juga: Inilah Formasi Terbanyak pada Pendaftaran CPNS Sekolah Kedinasan 2024 yang Resmi Dibuka

Karena negara membutuhkan talenta-talenta unggul untuk membangun bangsa. Hal ini disampaikan Anas saat mengunjungi Politeknik Statistika STIS di Jakarta pada Rabu (15/05).

Anas menegaskan agar masyarakat tidak mempercayai orang yang mengaku bisa membantu atau menjamin kelulusan sebagai mahasiswa atau taruna sekolah kedinasan.

"Itu pasti hoaks, karena tidak ada sistem titip-menitip. Seleksi dilakukan secara online dengan Computer Assisted Test (CAT) yang transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden Jokowi," kata Anas.

Anas menjelaskan bahwa sekolah kedinasan yang mendapatkan alokasi formasi meliputi Politeknik Keuangan Negara STAN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

"Alokasi untuk sekolah kedinasan ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tantangan zaman. Misalnya, STMKG yang menghadapi tantangan perubahan iklim, dan Politeknik Siber dan Sandi Negara yang terkait dengan kebutuhan akan talenta di bidang keamanan siber karena digitalisasi di semua sektor," ujar Anas.

Anas juga berharap sekolah-sekolah kedinasan dapat menjaga kualitas dan integritas proses pendidikan di Indonesia dengan mencegah perundungan.

"Ini harus menjadi perhatian kita semua. Tidak boleh ada lagi bullying dalam proses seleksi maupun pendidikan di sekolah kedinasan, sesuai arahan Presiden," tegasnya.***