Inti berita:
• Agus Sulistriyono mendorong evaluasi model MBG dengan memecah dapur berkapasitas besar menjadi unit lebih kecil.
• Tujuannya agar risiko keamanan pangan lebih terkendali dan kesempatan ekonomi bagi UMKM serta pelaku usaha lokal semakin terbuka.
METROSELEBES.com, JAKARTA— Di tengah berulangnya kasus siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), sorotan terhadap program tersebut mulai bergeser. Bukan hanya soal siapa yang lalai, tetapi juga apakah pola produksi makanan dalam skala besar sudah menjadi model paling aman dan tepat untuk diterapkan.
Gagasan itu disampaikan CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, yang menilai evaluasi MBG tidak cukup berhenti pada pemeriksaan dapur, penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sertifikasi, maupun pengetatan standar keamanan pangan. Menurutnya, kapasitas satu dapur yang dapat mencapai sekitar 3.000 porsi per hari juga perlu dipertanyakan.
Baca juga: Perekam Ungkap Alasan Warga Tak Berani Hentikan Pria Bugil yang Mengamuk di Lenteng Agung
“Mengapa satu dapur harus melayani hingga ribuan porsi makanan setiap hari?” kata Agus dalam pandangannya mengenai evaluasi pelaksanaan MBG. Ia menilai semakin besar volume produksi, semakin panjang pula rantai proses yang harus dikendalikan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pemorsian hingga distribusi ke sekolah.
Agus kemudian menawarkan pendekatan berbeda dengan memecah kapasitas produksi menjadi unit yang lebih kecil. Dapur berkapasitas sekitar 500 porsi, misalnya, dapat menggantikan satu dapur yang memproduksi 3.000 porsi. Menurut dia, angka tersebut bukan batas mutlak karena kapasitas dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah, tetapi prinsip utamanya adalah desentralisasi produksi agar pengawasan dan distribusi lebih mudah dikendalikan.
Di sisi lain, skema tersebut dinilai berpotensi membuka pintu lebih lebar bagi pelaku usaha lokal. Katering kecil, koperasi, kantin sekolah, BUMDes hingga kelompok usaha masyarakat dapat memiliki peluang menjadi pengelola, bukan sekadar pemasok bahan baku. “MBG jangan hanya membeli dari rakyat. MBG harus memberikan kesempatan agar rakyat juga menjadi pelaku usahanya,” ujarnya.
Namun, gagasan pemecahan dapur tidak berarti mengendurkan standar keamanan pangan. Dapur dengan kapasitas lebih kecil tetap harus memenuhi persyaratan kebersihan, pengolahan makanan, distribusi dan pengawasan yang sama ketatnya. Karena itu, desentralisasi produksi harus berjalan bersama standardisasi nasional dan pengawasan yang konsisten agar pengecilan kapasitas tidak justru menciptakan titik rawan baru.
Agus berharap momentum pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dapat digunakan untuk mengevaluasi MBG secara lebih menyeluruh. Bagi dia, keberhasilan program bukan sekadar memastikan jutaan porsi makanan tersalurkan, tetapi juga bagaimana risiko keamanan pangan ditekan sekaligus manfaat ekonominya menyebar.