Inti berita:
• AHY menegaskan netralitas TNI-Polri dan seluruh aparatur negara merupakan bagian penting dari amanah Reformasi 1998 serta demokrasi yang sehat.
METROSELEBES.com, JAKARTA – Panggung peringatan 25 tahun Partai Demokrat menjadi ruang bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengangkat kembali pesan yang menurutnya tak boleh memudar sejak Reformasi 1998: negara harus berdiri di atas semua kepentingan politik.
Dalam pidato politiknya di Kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026), AHY menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan aparatur negara yang bekerja secara profesional. Ia mengingatkan agar TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, hingga aparatur sipil negara menjaga netralitas, terutama saat proses pemilu berlangsung.
Menurut AHY, reformasi lahir sebagai koreksi atas berbagai persoalan masa lalu, mulai dari pemusatan kekuasaan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, hingga keterlibatan aparat negara dalam politik kekuasaan. Karena itu, ia menilai semangat tersebut harus terus dijaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai prinsipnya.
Baca juga: Kisah di Balik Sindikat Judol Rp1,037 Triliun, Bareskrim Ungkap Peran AI Saat Situs Diblokir
“TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral,” kata AHY dalam pidatonya.
Selain menyoroti netralitas aparat, AHY juga mengingatkan bahwa fasilitas negara tidak semestinya dipakai untuk kepentingan politik praktis. Ia menilai seluruh peserta pemilu berhak memperoleh perlakuan yang adil, sementara hasil pemilihan harus diterima sebagai wujud keputusan rakyat.
Bagi AHY, kemenangan dalam pemilu hanya sah jika lahir dari kepercayaan publik. Sebaliknya, pihak yang belum berhasil juga dituntut menghormati pilihan masyarakat sebagai bagian dari kedewasaan berdemokrasi.
Menutup pidatonya, AHY menyinggung pengalaman transisi pemerintahan pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung setelah dua periode kepemimpinan. Menurutnya, pengalaman itu menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan hak yang melekat selamanya, melainkan amanah rakyat yang memiliki batas waktu. (*)
(Fir/Ade)