Gus Ipul Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sukses Atasi Kemiskinan dan Bangun Sekolah Rakyat

Berikut judul dan versi berita yang lebih menarik dan mengalir:

TEMANGGUNG, METROSELEBES.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam dialog bersama pilar-pilar sosial dari Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang yang digelar di Gedung Sasana Budaya, Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5), Gus Ipul mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan mengesampingkan ego sektoral demi terciptanya Indonesia yang lebih sejahtera.

Baca Juga: Orang Tua Wajib Tahu!! Anak Sekolah Bisa Dapat Bantuan Hingga 1 Juta.!! Cek Sekarang!! Dana PIP 2025 Sudah Cair, Kamu Termasuk Penerima. ?

“Kerjasama antara pusat dan daerah harus solid, tanpa ego sektoral, agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto, lanjut Gus Ipul, telah mengeluarkan Inpres No 4 dan 8 Tahun 2025 sebagai arahan strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu, ia mendorong semua tingkatan pemerintahan — mulai dari RT/RW hingga ke provinsi — untuk bekerja secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dengan target graduasi tiap tahunnya.

Baca Juga: Ada Pelayanan KB Gratis di Tempat Kerja? Cek Jadwal dan Syaratnya di Sini

Gus Ipul juga menegaskan bahwa DTSEN, yang dikelola oleh BPS, merupakan satu-satunya basis data resmi untuk program pengentasan kemiskinan. “Jangan sampai setiap instansi punya data sendiri. Kementerian Sosial hanya bertugas memperbarui data tersebut, bukan membuat data baru,” tegasnya.

Soal Sekolah Rakyat, Gus Ipul meminta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Ia menegaskan pentingnya verifikasi ketat agar hanya warga yang benar-benar miskin ekstrem yang diterima.

Baca Juga: Benarkah Bansos PKH 2025 Cair Double April-Mei? Ini Penjelasannya!

“Pemda harus ikut menandatangani dan mengawal proses verifikasi. Ini untuk memastikan yang masuk benar-benar layak. Kalau tidak, itu akan jadi temuan dan menjadi tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Kepada para pendamping sosial, Gus Ipul mengingatkan agar menjauh dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ia menekankan bahwa semua penerima manfaat harus didasarkan pada data dan fakta, bukan koneksi.

“Tidak boleh ada ordal (orang dalam). Semua harus berdasarkan bukti nyata, seperti foto dan data lapangan. Mereka yang masuk Sekolah Rakyat harus benar-benar tergolong miskin ekstrem,” pungkasnya.***