Mahfud MD Buka Suara, Mengapa KPK Belum Periksa Nusron dalam Kasus HGB

Inti berita:

• Mahfud MD meminta posisi Nusron Wahid diperjelas dalam penyidikan kasus HGB Summarecon.

• KPK menyatakan masih mendalami perkara dan membutuhkan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum terhadap pihak lain.

METROSELEBES.com, JAKARTA —JAKARTA — Perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk memasuki babak yang membuat nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ikut menjadi sorotan. Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka KPK, termasuk sejumlah pihak yang disebut dekat dengan Nusron, tetapi sang menteri hingga kini belum diperiksa sebagai tersangka maupun saksi.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kemudian buka suara mengenai situasi tersebut. Ia melihat ada dua kemungkinan mengapa KPK belum memanggil Nusron. Pertama, faktor posisi politik Nusron sebagai menteri yang berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto. Kedua, Mahfud menduga adanya semacam “sopan santun politik”, yakni kemungkinan KPK lebih dulu berkomunikasi dengan Presiden sebelum memeriksa pejabat setingkat menteri.

Menurut Mahfud, pemanggilan Nusron penting untuk menjelaskan sejauh mana posisi Menteri ATR/BPN dalam perkara tersebut. Apalagi, beberapa orang yang disebut sebagai orang dekatnya telah menjadi tersangka. “KPK akan menambah sejumlah pertanyaan gelap lagi kalau Nusron ini tidak dipanggil dan dijelaskan posisinya,” kata Mahfud dalam program Kompas Petang, Jumat (18/9/2026).

Namun, KPK memberikan penjelasan berbeda mengenai belum diperiksanya Nusron. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan perkara setelah OTT. Dari 19 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, penyidik harus mengurai keterangan para pihak dalam batas waktu 1x24 jam. KPK menegaskan penetapan tersangka membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Sorotan terhadap Nusron muncul setelah empat dari delapan tersangka disebut memiliki kedekatan dengannya. Dalam perkara itu, KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Meski demikian, keterkaitan orang-orang tersebut dengan Nusron belum otomatis membuktikan keterlibatan sang menteri dalam tindak pidana yang sedang disidik.

Nusron sendiri telah memberikan bantahan. Saat ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (18/9), ia mengaku tidak mengetahui duduk perkara dugaan suap yang berkaitan dengan PT Summarecon. “Enggak tahu,” ujar Nusron dikutip dari Tribun Timur. Ia juga menyatakan menghormati proses hukum KPK dan memastikan jajarannya akan membantu proses penyidikan.

Kini, ruang pembuktian berada di tangan KPK. Mahfud meminta perkara tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara KPK menyatakan penyidikan masih berkembang dan setiap pihak akan didalami berdasarkan kecukupan alat bukti. Posisi Nusron pun masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban dari proses hukum, bukan kesimpulan sebelum pemeriksaan dilakukan. (*)