Inti berita:
• CEO Promedia Group Agus Sulistriyono menggagas alokasi Rp1 juta per orang setiap tahun melalui koperasi.
• Dana dipakai membangun kepemilikan aset produktif rakyat, dengan kebutuhan anggaran asumtif Rp250 triliun per tahun.
METROSELEBES.com, JAKARTA — Bayangkan seorang anak yang baru lahir di Indonesia langsung memiliki hak atas modal produktif yang kelak memberinya bagian dari keuntungan perusahaan. Bukan sekadar menjadi konsumen atau pekerja, setiap warga negara diharapkan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi melalui kepemilikan aset bersama.
Gagasan itu dilontarkan CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, yang mengusulkan skema kepemilikan modal rakyat melalui koperasi. Ia ingin mengubah posisi masyarakat dalam perekonomian nasional, dari sekadar penerima manfaat menjadi pemilik modal yang turut menikmati hasil usaha korporasi.
Baca juga: Marc Marquez Tercepat di FP1 MotoGP Australia 2026, Bezzecchi P4 dan Martin P7
Agus membayangkan negara mengalokasikan Rp1 juta per orang setiap tahun ke dalam rekening modal rakyat. Dengan asumsi 250 juta penerima, kebutuhan anggaran mencapai Rp250 triliun per tahun. Akumulasi kontribusi bruto selama lima tahun diperkirakan Rp1.250 triliun, sebelum memperhitungkan hasil investasi, biaya pengelolaan, dan potensi kerugian.
Koperasi Disiapkan Sektor Strategis
Rancangan tersebut menempatkan koperasi primer, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai fondasi penghimpunan modal. Dana yang terkumpul kemudian dikelola melalui lembaga investasi profesional agar dapat masuk ke sektor usaha berskala besar, mulai dari energi, pertambangan, perkebunan, pangan hingga industri nasional.
Baca juga: Anggota Parlemen Malaysia Sentil Asap Karhutla RI, Sugiono Buka Suara
“Bahkan, mengapa tidak kita targetkan koperasi menjadi pemegang saham mayoritas di korporasi-korporasi strategis yang memungkinkan?” ujar Agus. Ia berharap keuntungan dari kegiatan ekonomi nasional dapat mengalir lebih luas kepada masyarakat melalui kepemilikan bersama.
Meski menawarkan perubahan mendasar, gagasan ini menghadapi tantangan pembiayaan yang tidak kecil. Alokasi Rp250 triliun setiap tahun membutuhkan perencanaan fiskal yang matang agar tidak mengurangi ruang anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan publik lainnya.
Selain itu, mekanisme kepemilikan, hak penerima manfaat, serta pengelolaan hasil investasi harus diatur secara transparan. Pengawasan independen, audit berkala, dan perlindungan dari konflik kepentingan menjadi penting untuk mencegah dana rakyat disalahgunakan atau terpapar keputusan investasi berisiko.
Baca juga: Sungai Kecil Dekat Rumah, Warga Weri-Saharey Justru Kesulitan Air Bersih, Ini Temuan Unhas