Inti berita:
• Pemerintah memulai persiapan Haji 2027 lebih awal melalui penyusunan BPIH, penguatan layanan kesehatan, pembenahan tata kelola, serta peningkatan kualitas pelayanan agar penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih aman, nyaman, dan transparan.
MetroSelebes.com, JAKARTA - Langkah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mulai digerakkan jauh sebelum musim keberangkatan tiba. Pemerintah memilih mempercepat seluruh tahapan persiapan dengan harapan pelayanan bagi calon jemaah Indonesia dapat berlangsung lebih tertata, efisien, sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul pada penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyampaikan bahwa persiapan Haji 1448 Hijriah/2027 Masehi telah dimulai sejak sekarang. Fokus awal diarahkan pada penyusunan tahapan pelaksanaan yang menyesuaikan jadwal Pemerintah Arab Saudi, termasuk penyusunan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) beserta rinciannya yang telah disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menjelaskan pemerintah tetap mengusulkan komposisi pembiayaan haji dengan skema 60 persen berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan 40 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan calon jemaah. "Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi telah dimulai sejak saat ini, mencakup penyusunan timeline tahapan yang mengikuti jadwal pemerintah Arab Saudi, serta penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah kami serahkan kepada DPR RI," ujar Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta.
Tak hanya soal pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis lain, mulai dari penyusunan perencanaan berdasarkan asumsi kuota haji, percepatan negosiasi dengan perusahaan penyedia layanan (syarikah), penyelesaian kebutuhan pembiayaan penerbangan, hingga percepatan pengalihan aset Barang Milik Negara (BMN) yang mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Pada sisi pelayanan, perhatian besar diberikan terhadap aspek kesehatan jemaah. Pemerintah akan memperketat pemeriksaan istithaah atau kelayakan kesehatan sebagai upaya menekan angka kesakitan maupun kematian selama berada di Tanah Suci. Selain itu, kapasitas petugas haji di tingkat pusat maupun daerah juga akan diperkuat melalui pelatihan agar kualitas pelayanan semakin optimal.
Di sisi lain, pemerintah turut berkomitmen meningkatkan kualitas layanan di Arab Saudi, mulai dari pelayanan kesehatan, penyempurnaan tata kelola penyembelihan dam, hingga peningkatan mutu akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah. Pembenahan tata kelola layanan di Mina juga menjadi perhatian agar penggunaan kuota berlangsung sesuai ketentuan dan proses pengadaan layanan berjalan lebih efisien, transparan, serta akuntabel.
Meski berbagai rencana telah disusun sejak dini, pelaksanaannya tetap bergantung pada pembahasan bersama DPR RI serta kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang dapat berkembang sewaktu-waktu. Pemerintah berharap seluruh persiapan yang dilakukan lebih awal mampu menghadirkan penyelenggaraan haji 2027 yang lebih aman, nyaman, dan berpihak pada kebutuhan jemaah Indonesia. (*)
(Key/Ade)