Output Perguruan Tinggi
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya universitas, tetapi oleh kualitas sistem pendidikan yang terhubung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Negara-negara dengan institusi kuat umumnya menerapkan kaderisasi yang berkelanjutan, rotasi kepemimpinan yang sehat, serta meritokrasi sebagai fondasi utama dalam pengisian jabatan publik. Dengan demikian, keberlangsungan organisasi tidak bergantung pada satu figur, melainkan pada sistem yang mampu melahirkan pemimpin secara terus-menerus.
Pada akhirnya, bangsa ini tidak sedang mengalami krisis gedung kampus, melainkan krisis sistem pembentukan kepemimpinan. Membangun universitas baru dapat menjadi langkah positif apabila disertai pembaruan menyeluruh terhadap kurikulum, budaya akademik, metode pembelajaran, dan mekanisme kaderisasi. Namun tanpa reformasi tersebut, pergantian nama institusi hanya berpotensi menjadi perubahan administratif yang tidak menyentuh akar persoalan.
Baca juga: Tetap Masuk Kantor Meski Laporannya Diproses Polisi, Staf DPRD Bone: Saya Tulang Punggung Keluarga
Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar tambahan universitas. Yang jauh lebih mendesak adalah membangun arsitektur kaderisasi nasional yang mampu menghasilkan pemimpin berintegritas, profesional, berpandangan kenegaraan, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebab, negara yang kuat bukan dibangun oleh banyaknya institusi, melainkan oleh kualitas manusia yang berhasil dibentuk oleh sistem yang sehat, transparan, dan berkeadilan. (*)
(Penulis adalah alumni Unhas)
Artikel Terkait
Antrean Solar Berujung Berdarah di Makassar, Sengketa Giliran Isi BBM Diduga Picu Penikaman Sopir Truk
Penantian Panjang Warga Moncongloe Berakhir, Pemprov Sulsel Mulai Bangun Ruas Jalan Strategis Rp239 Miliar
Viral Digerebek Warga, Suami Guru ASN Resmi Tersangka Dugaan Pencabulan Murid SD, Fakta Baru Terungkap
Sidak Jam 3 Pagi, Kepala BGN Sudaryono Bongkar Kendala Distribusi MBG untuk Ibu Hamil
Tetap Masuk Kantor Meski Laporannya Diproses Polisi, Staf DPRD Bone: Saya Tulang Punggung Keluarga