Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran bansos di Indonesia memerlukan sistem verifikasi dan validasi data penerima yang jauh lebih ketat dan terintegrasi dengan data kependudukan.
Dengan audit menyeluruh dan pembentukan Satgas khusus, diharapkan tidak hanya memperbaiki sistem yang ada, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap distribusi dana bantuan sosial.
DPR RI memastikan bahwa hal ini akan menjadi fokus utama dalam pengawasan anggaran ke depan.***