JAKARTA, METROSELEBES.COM – DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) menyusul temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan kekhawatirannya atas lebih dari 10 juta rekening dormant (tidak aktif) yang diduga menerima aliran dana bansos.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas dan potensi tindak pidana keuangan.
Baca Juga: 80 Ribu Kopdes Terbentuk Kilat: Gebrakan Budi Arie Pecahkan Rekor Nasional
PPATK menyebutkan bahwa dari lebih dari 1 juta rekening yang dianalisis, banyak yang diduga terlibat dalam praktik keuangan ilegal.
Tak tanggung-tanggung, sekitar 2.000 rekening di antaranya teridentifikasi sebagai milik instansi pemerintah, sebuah sinyal bahwa dugaan penyalahgunaan dana publik tidak hanya dilakukan oleh individu atau oknum luar sistem, tetapi juga melibatkan lembaga negara.
DPR RI pun mendorong audit total dan reformasi sistem penyaluran bansos, termasuk usulan pembentukan Satgas lintas lembaga untuk memastikan agar dana bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: Polisi Kasar Dorong Ibu di Depan Umum, Warganet Geram dan Tuntut Proses Hukum Tegas
Hal ini disampaikan sebagai respon atas sinyal bahaya bahwa sistem keuangan nasional masih rawan celah kecurangan dan penyimpangan.
“Sinyal bahaya bahwa sistem keuangan nasional memerlukan pengawasan lebih ketat dan berbasis risiko.
Kami di DPR RI akan mengawal persoalan ini dan mendalaminya secara sistemik agar tidak terjadi lagi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran,” tegas Puan.
Baca Juga: Polisi Kasar Dorong Ibu di Depan Umum, Warganet Geram dan Tuntut Proses Hukum Tegas
Kasus ini bukan pertama kalinya mencuat. Dalam laporan BPK tahun-tahun sebelumnya, tercatat beberapa kejadian serupa seperti pencairan dana bansos ke rekening yang sudah tidak aktif, bahkan ada rekening yang digunakan tanpa sepengetahuan pemilik sahnya.