SEMARANG, METROSELEBES.COM – Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PM) Muhaimin Iskandar menghadiri Rembug Inpres 8 tahun 2025 dalam format dialog terbuka bersama perangkat daerah dan perwakilan masyarakat di Ngaliyan, Semarang, baru-baru ini.
Dalam dialog yang sarat makna ini, Menko PM berdialog langsung dan mendengarkan berbagai aspirasi serta tantangan dari masyarakat dan pemerintah daerah, yang menjadi bekal penting dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif.
Salah satu fokus utama dalam dialog Rembug Inpres 8/2025 ini adalah penguatan koordinasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, dengan target ambisius mencapai nol persen pada tahun 2026.
Baca Juga: Transformasi Desa Lewat Koperasi: Target Ambisius Kopdes 2025
Forum ini menjadi ruang interaktif yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan warga untuk mempererat kedekatan serta menyinergikan langkah nyata dalam mengatasi akar masalah kemiskinan.
Menko PM menyebut, “Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan kemandirian masyarakat, saya optimistis bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 bisa terwujud.”
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga akhir 2023, angka kemiskinan ekstrem nasional masih berada di kisaran 1,12 persen dari total penduduk Indonesia.
Baca Juga: Ekonomi Desa Berputar, Warga Sejahtera Lewat Koperasi
Pemerintah menargetkan penghapusan angka ini melalui pendekatan multidimensi yang melibatkan peningkatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi produktif, hingga optimalisasi program perlindungan sosial seperti PKH, BLT, dan Dana Desa.
Upaya ini sejalan dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang diperkuat kembali melalui Inpres 8/2025.
Diharapkan, dengan dialog langsung seperti ini, kebijakan yang dihasilkan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan riil di lapangan.
Baca Juga: Distribusi Pupuk Subsidi 2025 Dipercepat, Petani Diuntungkan Lewat Skema Baru
Agenda ini juga menjadi bagian dari pendekatan baru pembangunan manusia berbasis partisipasi dan transparansi, yang semakin ditekankan dalam kepemimpinan pemerintahan saat ini.***