JAKARTA, METROSELEBES.COM – Pemerintah terus mengambil langkah diam-diam dalam mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026.
Program ini disiapkan secara serius untuk menjawab tantangan ketimpangan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran di berbagai daerah.
Dalam rapat resmi yang dihadiri oleh berbagai pejabat kementerian, termasuk Menteri PANRB Rini Widyantini, ditegaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden No. 8/2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam program Sekolah Rakyat.
“Langkah ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga bentuk pemerataan kesempatan dan keadilan sosial,” ujar Rini Widyantini dalam keterangannya.
Kementerian PANRB juga menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempercepat proses pemenuhan tenaga pengajar. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjamin kelancaran implementasi program di lapangan.
Menariknya, program Sekolah Rakyat ini mirip dengan semangat pendidikan era Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan pembelajaran berbasis masyarakat dan karakter bangsa.
Jika berhasil, program ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam reformasi pendidikan nasional, menjawab tantangan ketimpangan dan keterbatasan SDM di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).***