Inti berita:
• Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Qodari menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih berjalan sesuai tahapan, membantah narasi yang beredar di media sosial, serta menyebut program tersebut berpotensi menghemat pengeluaran masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
METROSELEBES.com, JAKARTA – Di tengah ramainya perbincangan mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di media sosial, pemerintah memilih merespons dengan pendekatan berbasis data. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa perkembangan program tersebut masih berjalan sesuai tahapan sehingga masyarakat diminta tidak terburu-buru menyimpulkan kondisi di lapangan.
Menurut Qodari, narasi yang menyebut sejumlah bangunan KDKMP tampak kosong atau seperti swalayan yang akan tutup tidak menggambarkan keseluruhan proses pembangunan. Ia menjelaskan, sebagian koperasi masih berada pada fase transisi sebelum beroperasi penuh. "Bukan swalayan mau tutup, memang belum buka. Koperasi Merah Putih sudah jalan, tetapi ada kategori transisi dan permanen," ujar Qodari dalam sebuah acara pada 26 Juni 2026.
Baca juga: Mbappe Pecahkan Kebuntuan, Prancis Singkirkan Paraguay 1-0 dan Tantang Maroko di Perempat Final
Ia mencontohkan hasil kunjungannya ke Padang, Sumatera Barat, di mana KDKMP telah dimanfaatkan sebagai pusat penampungan madu hasil produksi warga. Menurutnya, model tersebut menunjukkan koperasi mulai menjalankan fungsi ekonomi di sejumlah daerah meski pembangunan fisik dan operasional di wilayah lain masih berlangsung bertahap.
Qodari juga mengungkapkan, hingga kini sebanyak 1.061 koperasi permanen telah diresmikan. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah menuju sekitar 40.000 unit pada 2026. Ia menjelaskan setiap koperasi harus melalui tahapan mulai dari penyelesaian bangunan, penataan ruang, hingga pengisian barang sebelum resmi melayani masyarakat.
Selain menjawab keraguan publik, Qodari menilai KDKMP berpotensi membantu menekan pengeluaran rumah tangga melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Ia menyebut harga LPG 3 kilogram di koperasi diperkirakan sekitar Rp16 ribu dibanding kisaran Rp20 ribu di pasaran, sementara MinyaKita dijual sekitar Rp15.700 per liter dibanding rata-rata Rp21 ribu.
Berdasarkan perhitungan pemerintah yang mengacu pada data Kemendukbangga 2025, selisih harga tersebut diperkirakan dapat menghasilkan penghematan hingga sekitar Rp33 triliun per tahun apabila dimanfaatkan oleh sekitar 74 juta keluarga di Indonesia. "Bagi keluarga yang setiap hari menghitung pengeluaran dengan cermat, itu adalah penghematan yang berarti, bukan sekadar kalkulasi di atas kertas," kata Qodari.
Di sisi lain, pemerintah juga memproyeksikan KDKMP menjadi sumber lapangan kerja baru. Target pembangunan 80 ribu koperasi hingga 2029 diperkirakan mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja melalui perekrutan manajer dan pekerja lokal di setiap desa. Meski demikian, realisasi target tersebut akan bergantung pada keberhasilan penyelesaian pembangunan, operasional koperasi, serta implementasi program di berbagai daerah.(*)
(Ade/Key)